Jelang 2023, Pemkab KBB Arahkan Honorer Jadi Petani-Peternak

Whisnu Pradana - detikJabar
Kamis, 16 Jun 2022 15:31 WIB
ilustrasi petani
Ilustrasi petani (Foto: Shutterstock)
Bandung -

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (Pemda KBB) menyiapkan sejumlah langkah mengantisipasi penambahan jumlah pengangguran menyusul rencana penghapusan pegawai honorer pada 2023 mendatang.

Potensi penambahan pengangguran yang bersumber dari pegawai honorer oleh pemerintah pusat sangat terbuka lebar. Di lingkungan Pemda KBB saja, ada sebanyak 2.094 pegawai honorer yang nasibnya segera berakhir.

Salah satu skema yang dipersiapkan Pemda KBB yakni mengarahkan para pegawai honorer itu menjadi petani dan peternak melalui program Petani dan Peternak Zilenial yang telah diluncurkan beberapa waktu lalu.


Program Petani dan Peternak Zilenial itu diklaim sebagai program unggulan dari Pemda KBB untuk menciptakan ketahanan pangan, meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan petani, serta menyiapkan regenerasi petani yang andal.

"Kita sedang memikirkan beberapa konsep untuk mereka (honorer), di antaranya (mengikuti) program petani Zilenial yang sudah kita luncurkan," ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) KBB Asep Sodikin kepada wartawan, Kamis (16/6/2022).

Rencana lainnya yakni memberikan pelatihan bagi pegawai honorer yang ingin beralih menjadi enterpreneur melalui pelatihan yang difasilitasi Balai Latihan Kerja (BLK) Lembang.

"Kemudian saya secara informal sudah berbicara dengan BLK Lembang untuk memfasilitasi memberikan pelatihan bagi TKK yang mau shifting menjadi enterpreneur," ucap Asep.

Opsi lainnya yakni memasukkan para pegawai honorer itu pada program Skill Development Center (SDC) yang dijalankan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bandung Barat.

"Jadi nanti mereka kita coba masukkan ke program itu (SDC) untuk pengembangan skill mereka, cocoknya di mana nanti kita coba salurkan ke perusahaan yang sudah bekerjasama dengan Pemda KBB," kata Asep.

Namun Asep memastikan semua rencana tersebut baru sebatas gagasan saja. Nantinya akan ada pembahasan lanjutan sekaligus diajukan untuk dikonsultasikan ke pemerintah pusat.

"Jadi itu semua baru gagasan yang akan dibahas dan dimatangkan nanti menyikapi penghapusan pegawai honorer. Sekarang kita konsultasi juga dengan pusat seperti apa baiknya," ujar Asep.

(yum/yum)