.webp)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengeluarkan surat edaran untuk menghapus tenaga honorer pada 28 November 2023. Namun Bupati Cianjur Herman Suherman mengaku Kota Santri masih membutuhkan tenaga honorer di pemerintahan.
Herman mengatakan Pemkab Cianjur akan mengikuti arahan dari MenPAN RB. Namun pihaknya akan mencoba berkonsultasi untuk mencari solusi karena masih membutuhkan tenaga honorer.
"Kita akan coba konsultasikan ke MenPAN RB, karena Cianjur ini masih membutuhkan tenaga dari para honorer, terutama honorer guru, tenaga kesehatan, dan beberapa dinas lainnya," kata Herman, Kamis (2/6/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, selain honorer guru dan tenaga kesehatan, salah satu dinas yang membutuhkan tenaga honorer ialah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Jika PNS dihilangkan, Herman mengaku pesimistis target pendapatan asli daerah (PAD) akan tercapai.
"Makanya honorer ini berjasa sekali. Kalau dihapuskan segera, akan sulit," tuturnya.
Herman mengatakan akan segera berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB untuk mencari solusi. "Kita akan cari solusinya, mengingat Cianjur ini luas dan dibutuhkan tenaga honorer yang tidak sedikit untuk membantu pelaksanaan pemerintahan," ungkapnya.
"Diharapkan masih bisa ada solusi untuk mempertahankan. Paling tidak nanti kita akan seleksi sesuai kebutuhan, nanti tim seleksinya juga secara independen," tambahnya.
Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cianjur, Handika Firdaus menjelaskan saat ini jumlah ASN di Kabupaten Cianjur adalah 11.489 orang.
"Itu terdiri dari 9.976 orang PNS dan PPPK sebanyak 1.315 orang," ujar dia.
Baca juga: Ciamis Kekurangan Ribuan Guru |
Handika sendiri belum tahu jumlah tenaga honoror secara keseluruhan di Cianjur. Sebab data jumlah tenaga honorer berada di dinas masing-masing.
"Kita akan kumpulkan datanya dan rekap, berapa jumlah tenaga honorer di Cianjur. Jadi jika ada kebijakan lanjutan menindaklanjuti edaran Men-PAN RB, datanya sudah siap," ungkapnya.
"Tetapi untuk jumlahnya banyak, karena di beberapa dinas itu jumlah honorer lebih banyak dibandingkan PNS dan PPPK, di antaranya di kesehatan dan pendidikan," tuturnya.
Senada dengan Herman, Handika menyebut pihaknya akan berkomunikasi dengan kementerian untuk mencari solusi terkait kebutuhan tenaga honorer. Tujuannya agar pelayanan dan roda pemerintahan tetap maksimal.
"Kita tunggu arahan lebih lanjut, tapi pastinya kita komunikasikan agar ada solusi terkait honorer ini. Supaya pelayanan dan pemerintahan tetap maksimal," pungkasnya.
Tenaga Honorer di Pangandaran Dipriortaskan Ikut Tes PPPK
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pangandaran, Dani Hamdani menegaskan para tenaga honorer saat ini diberikan kesempatan agar bisa mengikuti tes PPPK.
"Tenaga non PNS yang saat ini masih bekerja di instansi terkait akan menjadi prioritas saat melakukan tes PPPK nanti kalau ada," kata Dani kepada detikJabar melalui telepon, Kamis (2/6/2022).
Di Pangandaran sendiri ada ribuan tenaga honorer. Yang terbanyak saat ini bekerja di dua instansi.
"Saat ini ada sebanyak 4.300 tenaga non ASN atah honorer di Kabupaten Pangandaran. Paling banyak di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebanyak 1.267 orang dan Dinas Kesehatan 1.278 orang," ucapnya
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran Kusdiana mengatakan, penghapusan tenaga honorer akan berpengaruh terhadap beban kerja pemkab.
"Tahun 2022 ini kita baru menerima 500-an CPNS. Tentu akibat penghapusan non ASN bakalan banyak pengangguran baru dan ini menjadi PR bagi pemkab untuk menampung pegawai yang tidak lagi jadi tenaga honorer," kata Kusdiana.
(ors/ors)
