.webp)
Para tenaga honorer yang bekerja di Sekretariat DPRD (Sekretaris Dewan atau Sekwan) Jabar saat ini dibuat bingung dengan aturan jelang uji kompetensi tahun 2022.
Pasalnya, mereka harus membayar uang sebesar Rp 500 ribu untuk bisa mengikuti uji kompetensi tersebut yang bakal dijadikan dasar pengangkatan kembali pada tahun 2023 mendatang.
Meski dirasa memberatkan, mereka mengaku tak bisa berbuat banyak. Selain takut untuk menentang hal itu, mereka juga khawatir nasib pekerjaannya akan hilang meski hanya menanyakan kegunaan biaya sebesar Rp 500 ribu tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Belum ada yang nanya, soalnya enggak ada yang berani. Takutnya nanti ditanyain malah kenapa-kenapa sama teman-teman honorer," kata seorang honorer di internal Sekretariat DPRD Jabar yang enggan disebutkan namanya saat dikonfirmasi, Senin (23/5/2022).
Selain itu, ada peringatan bernada ancaman bagi tenaga honorer yang keberatan dengan biaya Rp 500 ribu tersebut. Bahkan, bagi mereka yang tak ikut uji kompetensi tahun ini, maka takkan mendapat perpanjangan kontrak pada tahun 2023 mendatang.
"Jadi kalau enggak ikut yang sekarang, tahun depan enggak dikontrak lagi. Ancamannya gitu," ujarnya.
Mereka juga heran karena setelah ditelusuri, uji kompetensi ini hanya berlaku bagi tenaga honorer di lingkungan Sekretariat DPRD Jabar. Sementara, OPD lain di Pemprov Jabar sama sekali tak menggelar uji kompetensi tersebut.
"Hanya di Setwan doang, saya udah ngobrol dengan temen-temen yang lain katanya enggak ada di OPD lain mah," tuturnya.
Sebetulnya, para tenaga honorer bersedia mengikuti uji kompetensi asal tak dibebankan biaya apapun. Pasalnya pada pelaksanaan uji kompetensi sebelumnya, tak pernah ada biaya untuk para honorer alias gratis.
"Temen-temen cuma pengen enggak dipungut biaya. Kalaupun ada biaya, ini harus jelas buat apa peruntukkannya. Enggak kayak gini, terkesannya kan dipaksakan begitu," pungkasnya.
detikJabar sudah berusaha mengkonfirmasi Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Jabar Dodi Sukmayana yang mengurus uji kompetensi tersebut. Namun saat dihubungi, Dodi belum mau berbicara banyak termasuk mengenai kewajiban biaya Rp 500 ribu untuk para tenaga honorer.
"Oh soal itu ya kang. Nanti saya hubungin lagi ya kang," kata Dodi singkat sembari mengakhiri percakapannya dengan wartawan.
(ral/tya)
