Jokowi Targetkan Stunting Turun 3 Persen Tahun Ini

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menargetkan tahun 2022 akan menurunkan angka stunting minimal 3 persen.

Hal tersebut diungkapkan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo saat menghadiri Apel Siaga Tim Pendamping Keluarga Nusantara berlangsung di Alun-alun Kabupaten Subang, Kamis (12/5/2022).

Hasto mengatakan, jika salah satu fokus pemerintah pusat saat ini adalah pencegahan stunting.

"Bapak Presiden menegaskan di bulan Januari kemarin terus kemarin diulang lagi sama Bapak Wakil Presiden bahwa di tahun 2022 ini minimal angka stunting turun 3 persen," ujar Hasto.

Meski begitu, lanjutnya, dalam menargetkan hal tersebut BKKBN masih terkendala dengan Pandemi COVID-19. Kendati demikian, pihaknya tetap optimis untuk mencapai sesuai apa yang ditargetkan oleh Pemerintah Pusat.

"Kami tidak akan takabur insya Allah 3 persen itu bisa karena di masa pandemi bisa turun 1,65 persen. Ini sudah tidak pandemi mudah-mudahan 3 persen kami tinggal menambahkan 1,45 persen," katanya.

Sementara itu, dalam agenda Apel Siaga Tim Pendamping Keluarga Nusantara ini, pihak BKKBN mengupayakan tujuan anak-anak di Indonesia agar bisa menumbuhkan perkembangan secara maksimal.

"Upaya ini bertujuan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global," kata Hasto.

Sinkronisasi Data

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta sinkronisasi data stunting antar Pemerintah Daerah dan pemerintah Pusat. Pasalnya, menurut Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, Jawa Barat tercatat oleh pemerintah pusat masih dihitung 24 persen angka stunting.

"Padahal dengan konsep kami yang real time, door to door, kemana-mana, itu sudah 13 persen, jadi mohon bisa diapresiasi secara proporsonal," ujar Ridwan Kang Emil.

Dirinya menegaskan, bentuk apresiasi yang proporsional itu adalah dengan real data yang menjadi konsumsi publik.

"Karena para Bupati dan Wali Kota komplennya ke saya, jadi mohon disinkronisasi," katanya.