.webp)
Anggota DPRD Jabar Hasim Adnan menyoroti konflik lahan di Kampung Lebaksiuh II, Desa Sukamaju, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Dia berjanji mengadvokasi petani berkaitan legalitas lahan garapan di lokasi tersebut.
"Sebenarnya bila dilihat dari sejarah awal-awal, para petani di daerah Kampung Lebaksiuh II ini mulai menggarap sejak 1975. Maka secara de facto, para petani sudah berhak mendapat legalitas dari negara," kata Hasim, Senin (10/5/2022).
Hasim melihat langsung ke lokasi pada pekan lalu untuk memenuhi undangan salah satu relawannya. Ketua Tanfidz DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sukabumi ini berjumpa dan berbincang dengan sejumlah petani.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dua hari setelah Lebaran, saya diundang botram. Sambil nunggu botram, saya diajak keliling mengitari lahan-lahan yang digarap petani. Sambil keliling, saya bertemu dengan beberapa petani yang sedang menggarap lahan. Saya menggali beberapa informasi dari mereka terkait lahan yang sedang digarap," tutur Hasim.
Informasi yang diperoleh itu diserap Hasim untuk mengadvokasi para petani penggarap guna menyelesaikan konflik pertanahan dengan salah satu perusahaan. Dia mengungkapkan salah satu faktor penyebab kenapa sengketa lahan di kawasan itu belum tuntas lantaran posisi tawar para petani masih belum cukup kuat.
"Awalnya saya kaget juga, karena untuk konteks konflik lahan di Kampung Lebaksiuh II ini, ternyata masih belum juga memberikan kepastian hukum bagi para petani penggarap yang notabene mulai menggarap sejak 47 tahun lalu," kata pria yang menjabat Sekretaris Komisi III DPRD Jabar.
Hasim berjanji mengawal puluhan petani penggarap lahan tersebut. Dia dan timnya siap membela petani.
"Setelah saya tanya lebih dalam, ternyata para petani yang menggarap lahan, belum memiliki organisasi yang mewadahi kekuatan mereka secara mandiri. Dari sini, saya bersama tim akan mulai mendampingi para petani untuk bersama-sama berjuang memperkuat barisan, demi terwujudnya spirit Reforma Agraria," kata Hasim.
(bbn/bbn)
