Almagari Minta Pemda Garut Tegas Tangani Aliran Sesat

Almagari Minta Pemda Garut Tegas Tangani Aliran Sesat

Hakim Ghani - detikJabar
Kamis, 28 Apr 2022 01:00 WIB
Ormas Islam dan Ulama Garut deklarasikan penolakan aliran sesat.
Ormas Islam dan Ulama Garut deklarasikan penolakan aliran sesat. (Foto: Istimewa)
Garut -

Masyarakat Garut meminta agar pemerintah terus konsisten menangani penyebaran aliran sesat yang dinilai masih mengkhawatirkan. Mereka sepakat menolak gerakan radikal dan intoleransi di wilayah Garut.

Hal tersebut diungkap Ketua Aliansi Masyarakat Garut Anti Radikalisme dan Intoleransi (Almagari) KH Abdul Mujib. Mujib mengatakan, aliran radikal kini terindikasi masuk menyusup ke tengah-tengah masyarakat.

"Salah satunya adalah NII (Negara Islam Indonesia)," ujar Mujib kepada wartawan, Rabu (27/4/2022).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mujib menjelaskan, pihaknya meminta pihak pemerintah daerah konsisten dalam penanganan gerakan-gerakan radikal dan anti toleransi di Garut.

Penindakan tiga jenderal NII hingga terungkapnya kasus puluhan anak yang dibaiat NII diharap bisa menjadi pembuka pengungkapan kasus radikal dan intoleransi lainnya.

ADVERTISEMENT

"Tempo hari kita sudah menyampaikan hal tersebut ke dewan, cuman belum terlihat ada respons," katanya.

Persoalan NII dan aliran radikal serta intoleran di Garut menurutnya tak bisa dianggap remeh. Lebih dari itu, permasalahan aliran radikal dan intoleran harus disikapi dengan serius dan tanpa kompromi.

Mujib mengatakan, di kalangan pesantren sendiri, sepakat untuk menyatakan anti terhadap gerakan-gerakan intoleran dan radikal. Minggu (24/4/2022) kemarin, kata Mujib, pihaknya bersama sejumlah pesantren dan organisasi masyarakat menyuarakan kembali penolakan terhadap hal tersebut.

Dalam kegiatan bertajuk Menjaga Toleransi Kebhinnekaan yang digelar di Ponpes Suci, Karangpawitan, Garut tersebut, para ulama dan tokoh masyarakat sepakat mendukung pemberantasan aksi intoleran dan radikal.

"Almagari akan berada di Garda terdepan dalam membela NKRI dari ideologi yang bertentangan dengan Pancasila," ungkap Mujib.

Mujib berharap agar pemerintah tegas menyikapi permasalahan tersebut. Jika tidak, kata Mujib, pihaknya bisa melakukan aksi penentangan seperti yang dilakukan di Garut beberapa waktu lalu.

"Jangan sampai kami datang lagi ke dewan untuk menggelar aksi yang lebih besar," pungkas Mujib.




(ors/bbn)


Hide Ads