.webp)
Aktivis antikorupsi mengecam ulah DPRD Jabar usai menganggarkan pengadaan kalender senilai Rp 3 miliar. DPRD pun disebut hanya melakukan pemborosan anggaran di tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum selesai.
"Ini sudah jelas pemborosan anggaran. Pertanyaannya sekarang, anggaran sebesar ini peruntukannya untuk apa?," kata Sely Martini, pendiri Rumpun Indonesia saat berbincang dengan detikJabar via telepon di Bandung, Kamis (14/4/2022).
Sely mengecam tindakan para anggota DPRD Jabar yang malah memanfaatkan anggaran negara untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Padahal menurutnya, pengadaan kalender yang memakan biaya fantastis itu seharusnya bisa keluar dari kantong mereka masing-masing.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kenapa harus kita yang mendanai mereka (anggota DPRD Jabar). Selama ini mereka sudah sosialisasi apa saja produknya," tegas perempuan yang pernah menjadi peneliti di Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut.
Apalagi kata dia, pengadaan kalender ini kental muatan politik terutama menjelang Pemilu 2024. Anggaran pengadaan itu disebut malah bakal menguntungkan anggota DPRD dan tak memberikan dampak positif apapun untuk masyarakat Jawa Barat.
"Kenapa harus mengeluarkan budget begitu besar untuk mereka (anggota DPRD) bertarung di 2024. Kita tahu, karena COVID banyak anggaran publik dipangkas dari mulai pendidikan dan infrastruktur. Tapi ini kenapa anggarannya sepertinya untuk kepentingan pemilu mereka, ke kitanya apa manfaatnya," ujarnya.
Anggaran fantastis pengadaan kalender ini pun harus menjadi catatan serius bagi DPRD Jabar. Selain sudah terlanjut diserap, DPRD wajib memunjukan kinerjanya kepada masyarakat usai melakukan pemborosan anggaran tersebut.
"Masak semua harus keluar dari kita, tunjangan mereka kan sudah besar-besar yah. Tapi karena ini sudah terjadi, sudah diserap, ini harus jadi catatan serius bagi DPRD. Harus lebih efektif lagi lah kalau misalkan menganggarkan kegiatan itu untuk kepentingan masyarakat," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Sekretariat DPRD Jawa Barat (Jabar) menganggarkan Rp 3 miliar untuk pengadaan kalender. Kalender miliaran rupiah ini dibagikan untuk 15 daerah pemilihan (dapil) di Jabar.
Anggaran pengadaan kalender itu tercantum dalam laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP LKPP). Paket dengan nama Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak memiliki kode 33243409 sampai 33245373.
Metode pemilihan pengadaan barang berupa kalender ini dilakukan secara pengadaan langsung, atau penunjukan langsung (juksung). Dalam laman resmi itu menyebutkan kalendernya dimanfaatkan dari Februari 2022 akhir Desember 2022.
Metode pemilihan pengadaan barang berupa kalender ini dilakukan secara pengadaan langsung, atau penunjukan langsung (juksung). Dalam laman resmi itu menyebutkan kalendernya dimanfaatkan dari Februari 2022 akhir Desember 2022.
Dalam laman SIRUP LKPP, pagu pengadaan kalender ini terdiri dari 15 mata anggaran, disesuaikan dengan jumlah dapil di Jabar, yakni 15 dapil. Masing-masing mata anggarannya sebesar Rp 200 juta. Dikalkulasikan dengan total dapil, maka total anggaran pengadaan kalender untuk DPRD Jabar mencapai Rp 3 miliar.
(ral/tey)
