Melihat Lagi Tuntutan Mahasiswa Saat Demo 11 April di Jabar

Gelombang aksi mahasiswa terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat, Senin (11/4/2022) kemarin. Mereka turun ke jalan dengan membawa tuntutan utama yaitu mendesak pembatalan wacana jabatan Presiden 3 periode dan penundaan Pemilu 2024.

Berikut rangkuman detikJabar mengenai aksi mahasiswa di sejumlah daerah di Jawa Barat:

Pekik Reformasi Menggema di Garut

Di Garut, mahasiswa menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Garut, Jalan Pahlawan, Kecamatan Tarogong Kidul. Mereka menuntut beberapa hal kepada anggota dewan dan pemerintah daerah.

Massa yang berasal dari sejumlah perguruan tinggi di Garut, itu saling bergantian melakukan orasi di depan gedung dewan. Salah satu yang diteriakkan adalah meminta reformasi.

"Reformasi....reformasi....reformasi!," teriak mahasiswa.

"Ada yang bilang Presiden akan tiga periode. Itu jelas kita tolak," ungkap salah seorang mahasiswa yang melakukan orasi.

Aksi unjuk rasa berjalan damai dan lancar, meskipun sempat terjadi beberapa kali gesekan. Selain menolak wacana presiden tiga periode, mahasiswa juga menolak kenaikan harga BBM.

"Kami menuntut agar pemerintah menyatakan sikap serupa dengan kami," ungkap mahasiswa lainnya.

Tagih Janji Jokowi

Sementara di Bandung, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jabar Menggugat (AMJM) berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung. Aksi ini merupakan gerakan serentak demo 11 April yang juga dilakukan di sejumlah daerah.

"Gerakan secara nasional yang dikonsentrasikan di Jakarta. Tapi kita lakukan secara regional dulu. Hari ini kita ke sini dan DPRD Jabar," kata Kordinator aksi AMJM Andika Fibio kepada awak media di depan Gedung Sate, Senin (11/4/2022).

Fibio mengatakan ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa berasal dari berbagai universitas. Selain itu, Fibio juga mengatakan sejumlah elemen masyarakat dan buruh akan bergabung.

"Tuntutan pertama tentang adanya tindakan inkonstitusional, tentang pembahasan satu periode presiden. Karena dari skema politik yang terjadi saat ini kan mau diperpanjang (penundaan)," kata Fibio.

Kemudian, Fibio juga mengatakan mahasiswa juga menuntut tentang kenaikan harga kebutuhan pokok, seperti BBM dan minyak goreng. "Kita juga tuntut janji-janji Jokowi-Ma'ruf Amin yang belum terealisasi," kata Fibio.

Kritik Mahalnya Harga Migor-BBM

Begitu pun di Sukabumi, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) melakukan aksi unjuk rasa secara masif di depan gedung DPRD Kota Sukabumi.

Ada beberapa tuntutan yang mereka bawa ke dewan di antaranya menolak kenaikan BBM, pengungkapan mafia minyak, tidak adanya sosialisasi kenaikan PPN hingga reforma agraria.

Pantauan detikJabar di lokasi, para massa membentangkan spanduk sepanjang 30 meter dengan berbagai tulisan seperti 'Info Slot Gacor Buat Beli BBM' atau 'Negeri Hukum yang Menyengsarakan Rakyat di Atas Kebijakan Tikus Berdasi.' Mereka didominasi menggunakan jas almamater berwarna biru.

Para orator berdiri di atas mobil dan menjadi komando sekaligus menyampaikan tuntutan mahasiswa. Sedangkan lainnya menyemut di depan mobil komando dan gedung dewan.

"Tidak usah takut bersuara, tidak usah risau. Kita bersuara di sini dilindungi konstitusi kawan-kawan," seru salah satu peserta aksi dari atas mobil.

Tuntutan mereka yang pertama yakni mengenai dampak kebijakan kenaikan BBM yang paling dirasakan oleh berbagai kalangan masyarakat. Padahal, kata dia, ekonomi masyarakat masih belum pulih karena pandemi COVID-19.

Selain mengenai BBM, mereka juga mengkritisi kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh anggota dewan kepada masyarakat terkait adanya perubahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Kita tahu PPN naik dari 10 persen jadi 11 persen, pada realisasi di lapangan PPN ini menimbulkan konflik. Dimana peran dewan mensosialisasikan kepada pedagang dan masyarakat?," ujarnya.

Lebih lanjut, mereka juga mengkritisi soal temuan mafia minyak goreng yang diungkap beberapa waktu lalu. Menurut mahasiswa, pelaku mafia hingga saat ini belum diungkap dan masih terjadi kelangkaan minyak khususnya minyak goreng curah.

"Mafia minyak itu belum tertangkap ini menandakan negeri ini masih dibelenggu oligarki. Maka dari itu sudah sepatutnya kita menyuarakan apa keresahan dari masyarakat. Hidup mahasiswa hidup rakyat Indonesia," ujar orator tersebut menegaskan.

Terakhir, mereka menuntut permasalahan agraria di Indonesia. Para massa meminta agar aparat kepolisian dihapus dari gugus tugas reforma agraria.

"Konflik agraria hapuskan aparat kepolisian dari gugus tugas reforma agraria. Jika hanya menakut-nakuti petani, mengancam bahkan melakukan tindakan represif, untuk apa aparat dimasukkan dalam gugus tugas. Hapuskan," katanya.

Tuntut Sikap Tegas Jokowi

Kembali ke Bandung, massa aksi dari Poros Revolusi Mahasiswa Bandung (PRMB) tetap berorasi di depan Gedung Sate, Kota Bandung. Meski diguyur hujan, PRMB masih setia menuntut pemerintah.

Pantauan detikJabar, sekitar pukul 15.00 WIB, hujan mulai mengguyur kawasan Jalan Diponegoro Kota Bandung dan sekitarnya. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam PRMB menepi untuk berteduh.

PRMB menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjatuhkan sanksi kepada menteri yang terbukti mendukung wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Kemudian, PRMB mendesak lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, untuk menyatakan sikap menolak upaya penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan juga tetap menjalankan konstitusi yang berlaku saat ini.

"Menuntut pemerintah untuk menstabilkan bahan pokok sehari-hari. Mengatasi kelangkaan bahan pangan dan bahan bakar demi menjaga amanat Pancasila dan UUD 1945 dalam hal kesejahteraan masyarakat," kata Reza.

Lebih lanjut, Reza mengatakan pihaknya mendesak pemerintah untuk menghentikan segala macam tindakan serta menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, termasuk konflik agraria dan penggusuran di Jabar. Dan, mendesak pemerintah untuk meninjau kembali UU KPK, UU Minerba, UU Cipta Kerja, UU IKN, dan UU bermasalah lainnya.

Setelah PRMB, massa dari HMI juga datang di Gedung Sate. HMI dan PRMB bergabung dan berorasi. Sementara itu, AMJM sudah membubarkan diri. Saat ini, massa dari PRMB dan HMI yang berunjuk rasa.

Desak Luhut Dipecat

Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Sukabumi Bergerak melakukan aksi unjuk rasa di sekitar Jalan R Syamsudin. Aksi ini diketahui berbeda dengan massa demonstrasi siang tadi yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI).

Pantauan detikJabar di lokasi, awalnya massa demo muncul di Simpang Jalan Syamsudin dan berniat untuk melakukan orasi di depan gedung DPRD Kota Sukabumi. Kemudian tak lama tiba aparat Kepolisian yang menahan massa aksi di Jalan Perpustakaan.

Sempat terjadi diskusi alot antara mahasiswa dan petugas. Massa tersebut menginginkan berorasi di depan gedung, akan tetapi ada mahasiswa lain yang melakukan unjuk rasa. Bahkan, para massa ini sempat melaksanakan salat berjamaah di depan gedung Balai Kota Sukabumi.

Mereka membawa beberapa tuntutan terkait isu yang berkembang saat ini salah satunya mengenai wacana perpanjangan tiga periode, penundaan Pemilu 2024, hingga menuntut adanya reshuffle Menko Marves Luhut Pandjaitan. Terlihat, para massa membawa atribut demo berupa spanduk yang bertuliskan 'Menko dari Segala Menko Luhut #Reshuffle.'

"Pecat Luhut, pecat Luhut," seru para demonstran sambil bergerak ke depan gedung dewan.

Koordinator Aksi Caesar Al Munir mengatakan, aksi sore ini gabungan dari Aliansi Sukabumi Bergerak. Adapun elemen yang tergabung berasal dari cipayung dan GSM (Gerakan Sosial Mahasiswa).

"Tuntutan hari ini yang kita bawa masih tentang masalah BBM yang naik ataupun masalah perpanjangan jabatan Presiden tiga periode itu. Kita juga menuntut agar Pak Jokowi me-reshuffle hari ini terutama untuk bapak Luhut Binsar Pandjaitan yang Menko dari segala Menko, yang memang telah mengambil kebijakan kurang relevan bagi kita hari ini, khususnya masyarakat Kota Sukabumi dan umumnya Indonesia," ujarnya saat ditemui di lokasi, Senin (11/4/2022).

Lebih lanjut, ungkapan penolakan tiga epriode termasuk penundaan Pemilu 2024 menurutnya berdasarkan pada keputusan Ketua DPR RI Puan Maharani. "Hari ini tetap kita bawa Puan Maharani, Ketua DPR menginisiasi tetap katanya pemilu itu ditunda makanya kita masyarakat Sukabumu tidak akan selesai hari ini," tuturnya.

Dia menegaskan, aksi unjuk rasa penolakan hal itu tidak akan selesai hari ini. Akan ada aksi lanjutan hingga anggota legislatif bersikap.

"Iya besok ada demo lagi. Saya tegaskan kalau pun Ketua DPR menolak ataupun membuat pernyataan sikap secara administrasi, tetap kita akan awal sampai akhir parlemen nanti," pungkasnya.

Ricuh Mahasiswa vs Polisi di Tasikmalaya

Kericuhan mewarnai aksi demonstrasi ratusan mahasiswa di Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Senin (11/4/2022) petang. Mahasiswa terlibat bentrok dengan pihak kepolisian yang mengawal aksi.

Dari pantauan detikJabar, massa yang berusaha merangsek masuk ke ruang rapat paripurna mendapat pencegatan polisi. Saling dorong yang berujung bentrok tak terelakkan lagi. Seorang mahasiswa nyaris pingsan, dan dievakuasi petugas untuk mendapatkan perawatan.

Untuk menghindari bentrokan lebih meluas, polisi akhirnya mengizinkan mahasiswa untuk masuk ke kantor dewan dan ruang rapat paripurna.

"Kami ada komitmen dengan mahasiswa kalau diizinkan masuk tidak merusak fasilitas. Makanya kami izinkan atas izin dari ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya juga. Dan terbukti tidak ada perusakan," ujar Kapolres Tasikmalaya AKBP Rimsyahtono di lokasi Senin (11/04/22) malam.

Meski begitu, polisi tetap melakukan pengamanan dengan menyiagakan anggota berpakaian bebas. Polisi pun memberi waktu untuk massa aksi berorasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Dimana aksi unjuk rasa berakhir pada pukul 18.00 WIB.

"Kita melakukan pendekatan secara persuasif. Hingga akhirnya aksi berakhir menjelang kumandang azan Magrib," ujar Rimsyahtono.

Kedatangan mahasiswa tiada lain untuk menyuarakan penolakan terhadap penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan tiga periode presiden, kenaikan BBM, harga pangan dan minyak goreng serta sejumlah isu nasional lainnya. Seperti menolak kenaikan PPN dan penolakan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Korlap Aksi Givan Alifia Muldan mengatakan, tujuan dari kedatangan mereka untuk menyuarakan ketidakjelasan kebijakan pemerintah terhadap permasalahan yang muncul saat ini. Mulai dari kenaikan BBM, kenaikan minyak goreng, sembako, perpanjangan masa jabatan presiden dan wacana 3 periode.

"Sebab di bawah masyarakat sangat bergejolak. Apalagi saat ini ekonomi masyarakat tengah terpuruk akibat pandemi COVID-19. Kami jelas menolak pemilihan presiden tiga periode," ujarnya.

Selanjutnya juga massa aksi menyoroti permasalahan IKN Nusantara dan penambahan tiga periode masa jabatan merupakan kebijakan yang keliru dan keluar dari konstitusional. Di dalam ruangan paripurna masa aksi juga terus menyuarakan tuntutannya, seakan-akan sidang paripurna.

Massa aksi akhirnya membubarkan diri dengan tertib dan dilanjutkan buka bersama-sama dengan petugas kepolisian, TNI, dan Satpol PP yang berjaga.

Bawa 8 Tuntutan

Massa tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jabar Menggugat (AMJM) berunjuk rasa di Gedung Sate, Kota Bandung. AMJM membawa delapan tuntutan.

Aksi unjuk rasa AMJM itu merupakan gerakan yang dilakukan secara serentak. AMJM mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas menolak penundaan pemilu dan wacana tiga periode.

Koordinator aksi AMJM Andika Fibio mengatakan salah satu tuntutannya adalah tentang adanya tindakan inkonstitusional, tentang pembahasan satu periode presiden. "Karena dari skema politik yang terjadi saat ini kan mau diperpanjang (penundaan)," kata Fibio, Senin (11/4/2022).

Kemudian, Fibio juga mengatakan mahasiswa juga menuntut tentang kenaikan harga kebutuhan pokok, seperti BBM dan minyak goreng. "Kita juga tuntut janji-janji Jokowi-Ma'ruf Amin yang belum terealisasi," kata Fibio.

Dalam keterangan yang dibagikan, AMJM membawa delapan tuntutan. Berikut delapan tuntutan yang disuarakan AMJM di Gedung Sate:

1. Menolak penundaan pemilu dan perpanjangan tiga periode dibahas oleh DPR/MPR RI dalam amandemen ataupun UU.

2. Turunkan kenaikan Pajak PPN/PPH/PBB dan harga BBM yang merugikan rakyat.

3. Mendesak Kapolri agar setiap anggota kepolisian tidak bertindak represif dalam pengendalian massa, serta mengadili petugas kepolisian yang bertindak melanggar HAM.

4. Perbaiki segara tataniaga produk barang dan jasa di Indonesia, sampai pasar dan harganya seimbang sesuai dengan kemampuan rakyat.

5. Tegakan reforma agraria sejati dengan distribusi lahan untuk rakyat.

6. Berikan hak pendidikan untuk mahasiswa belajar tatap muka.

7. Kawal penyusunan RUU Sisdiknas

8. Sahkan RUU TPKS dan kawal implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.