DPRD Cianjur Surati Pemerintah Pusat Usai Didemo Mahasiswa

DPRD Cianjur bersurat ke pemerintah RI, mendesak harga minyak goreng dan BBM segera diturunkan. Selain itu, Dewan meminta pemerintah menunda pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Hal itu dilalukan usai ratusan mahasiswa dari sejumlah universitas di Cianjur menggelar aksi di depan Kantor DPRD Kabupaten Cianjur di Jalan KH Abdullah bin Nuh, Senin (11/4/2022).

Usai berorasi, mahasiswa ditemui pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur. Bahkan Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Ganjar Ramadan langsung menandatangani surat untuk pemerintah pusat terkait tiga tuntutan mahasiswa.

"Yang pertama kita akan kawal stabilitas harga minyak goreng. Kedua kita mendesak harga BBM kembali turun. Dan ketiga kita meminta pembangunan IKN ditunda. Kita dari Dewan sudah sepakat tandatangani surat untuk ke pusat," kata Ganjar, Senin (11/4/2022).

Menurutnya, dewan akan mengajak mahasiswa untuk turut menyerahkan surat tuntutannya itu pada pemerintah pusat. "Kita sama-sama kawal, karena semua kebijakan ini ada di ranah pusat," tuturnya.

Sementara itu, Agung Gumelar, Korlap Aksi, mengatakan kenaikan harga BBM dan minyak goreng membuat masyarakat kesulitan, sebab pabdemi COVID-19 membuat banyak pendapatan masyarakat berkurang, hingga kehilangan mata pencaharian.

"Jadi di tengah masyarakat yang sedang kesusahan, pemerintah dengan seenaknya membiarkan minyak goreng naik dan menetapkan BBM naik. Ditambah ngotot pembangunan IKN, padahal uangnya bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat secara luas," tegasnya.

Menurutnya mahasiswa akan kembali turun aksi jika tuntutan mereka terkait minyak goreng, BBM, dan IKN tidak kunjung ditanggapi oleh pemerintah.

"Kalau tidak ada twngapan sekali, kami mahasiswa Cianjur akan turun aksi ke Jakarta pada 21 April 2022 mendatang," pungkasnya.

Demo di Majalengka. (Foto: Erick Disy Darmawan/detikJabar)

Pertamax yang Naik Kenapa Pertalite yang Langka?

Sementara itu, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Majalengka (AMM) mendatangi gedung DPRD Majalengka pada Senin (11/4/2022). Mereka menggelar aksi demonstrasi dengan membawa sejumlah tuntutan.

Isu yang dibawa mereka adalah mengawal soal masa jabatan Presiden tetap 2 periode, polemik PPN 11 persen hingga kenaikan BBM.

Pantauan detikJabar, sejumlah massa aksi mulai berkumpul pada pukul 14.00 WIB, di Lapang GGM Majalengka. Mereka mulai bergerak pada pukul 14.40 WIB, menyusuri sepanjang jalan KH Abdul Halim.

Massa aksi tiba di gedung DPRD pada pukul 15.15 WIB. Mereka langsung memblokade jalan dan berorasi di depan tugu 0,370 KM. Aksi ini terpantau berjalan lancar dan damai.

"Yang pertama itu kita menuntut soal kenaikan BBM Pertamax. Sebenarnya Pertamax ini kan jarang penggunanya, cuma yang menjadi pertanyaan kita itu kenapa Pertalitenya yang langka," kata koordinator AMM, Azis Al Alim saat diwawancarai detikJabar.

Menurutnya, dampak polemik BBM saat ini mengakibatkan harga-harga kebutuhan dapur menjadi melambung tinggi. Sehingga, pihaknya menuntut pemerintah menarik keputusan menaikkan harga bahan bakar.

"Apalagi ditambah lagi dengan PPN yang 11 persen itu kan, jadi berdampak kesemua sektor," ujar dia.

Pihaknya juga menolak adanya isu penambahan jabatan Presiden 3 periode. Jika wacana tersebut terealisasi, menurutnya, hal itu mencederai konstitusi yang ada.

"Kalau soal penundaan pemilu kita tidak jadi memasukan tuntutan itu. Karena yang paling santer kita masukkan itu isu presiden 3 periode," jelas dia.

Terkait tuntutan massa aksi, Ketua DPRD Majalengka Edy Anas Djunaedi mengatakan pihaknya akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pihak yang lebih berwenang. Pasalnya, terkait persoalan ini pihaknya tidak mempunyai kewenangan untuk merubah kebijakan-kebijakan tersebut.

"Karena kami tidak bisa mengeksekusi tuntutan itu. Kami nggak bisa menurunkan harga, kami enggak bisa melarang 3 periode karena itu kebijakan yang di atas," ucap Edy.

"Jadi pada prinsipnya apa yang diajukan tututan oleh mereka kita sudah akomodir melalui surat pernyataan bersama, kami buat berita acara, kami sudah menerima temen-temen mahasiswa untuk menyampaikan 3 tuntutan tadi dan akan kami sampaikan kepada yang lebih berwenang," jelas dia menyambung.

Sementara, ratusan massa mahasiswa itu secara tertib mulai meninggalkan lokasi sekitar pukul 17.18 WIB atau tepatnya menjelang waktu berbuka puasa.