Bandung Raya Punya Lembaga Baru Tangani Persoalan Banjir-Transportasi

Pemprov Jawa Barat (Jabar) telah membentuk lembaga baru bernama Badan Pengelola Cekungan Bandung. Lembaga tersebut bakal menangani persoalan banjir di Bandung Raya.

Wilayah kerja Badan Pengelola Cekungan Bandung itu meliputi Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Sumedang. Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan lembaga tersebut bakal menjadi wadah komunikasi persoalan perkotaan. Tujuannya agar daerah di Bandung Raya tak saling tunjuk hidung dalam menangani masalah, seperti banjir, transportasi, tata ruang dan lainnya.

"Lima wilayah itu sering bertengkar dan koordinasi urusan banjir, saling menyalahkan. Sekarang punya tempat formal untuk mengoordinasikan," kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kamis (31/3/2022).

Lebih lanjut, Ridwan Kamil mengatakan lembaga anyar tersebut bakal menangani tata ruang, salah satunya di Kawasan Bandung Utara (KBU). Kemudian, persoalan sumber daya air. Persoalan tersebut perlu adanya koordinasi dari daerah sekitarnya.

"Kota Cimahi pernah menganggarkan untuk penanganan banjir tetapi kabupaten belum, jadi tidak selesai. Tapi sudah ada contohnya di Kota Bandung dengan Cimahi membuat kolam retensi, jadi banjir bisa ditangani," kata Ridwan Kamil.

"Tapi karena isunya kompleks, jadi tidak hanya urusan air maka minimal empat urusan kita sepakati tata ruang, air, transportasi, dan sampah," kata Ridwan Kamil menambahkan.

Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil mengatakan lembaga tersebut merupakan bagian dari penanganan persoalan dengan konsep aglomerasi. Hal itu juga dilakukan pemerintah dalam hal penanganan COVID-19.

"Perpresnya sudah turun tahun 2018, cuman belum ada orang nomor satunya, saya lagi nyari. Jadi nanti dicari orang yang mampu menjadi kepala badan yang membawahi lima wilayah di Bandung Raya," kata Kang Emil.

Kang Emil menambahkan kriteria kepala lembaga anyar ini merupakan orang yang paham tentang Bandung Raya. Selain itu, orang memahami planologi.

"Luwes juga dalam komunikasi politik," kata Kang Emil.

Kang Emil mengatakan lembaga anyar ini sudah mulai bekerja. Namun, jabatan kepala lembaga masih di Plt kan Asda II Pemprov Jabar.

"Kita mulai dari krisis dulu, krisis rutinnya banjir dan akan diselesaikan. Kedua sampah, ketiga transportasi, kita akan ada lintas ruas baru, kompak semua sepakat, pembebasan lahannya. Dan, yang terakhir adalah tata ruang," kata Kang Emil.

Ia menambahkan anggaran lembaga anyar itu bersumber provinsi. Namun, masing-masing daerah bisa kontribusi untuk menjalankan lembaga tersebut.

Sementara itu, Plt Wali Kota Bandung Yana Mulyanan mengatakan adanya Badan Pengelola Cekungan Bandung bisa menyelesaikan masalah yang ada di wilayah aglomerasi Bandung Raya. Sebab, Yana tak menampik persoalan banjir kerap melanda wilayah perbatasan antara Kota Bandung dan Cimahi.

"Karena kalau satu diselesaikan banjirnya ke sana (Kota Cimahi), Akhirnya, kemarin disepakati Pemkot Cimahi membebaskan lahannya. Tapi kami yang mengerjakan konstruksinya. Akhirnya permasalahan di dua wilayah ini selesai," kata Yana.

Yana berharap adanya lembaga anyar itu bisa meredam ego masing-masing daerah yang ada di Bandung Raya.