Menerka Peta Politik PKS usai Gagal Dapat Jatah Wawalkot Bandung

Kegagalan PKS mengisi jatah kursi Wakil Wali Kota Bandung memunculkan spekulasi. PKS pun mengindikasikan akan menjadi partai oposisi usai tak punya kader yang duduk di eksekutif sepeninggal almarhum Oded M Danial.

Padahal, seharusnya, PKS bisa mengincar kursi wawalkot setelah DPRD mengusulkan Yana Mulyana menjadi Wali Kota Bandung definitif pada awal Maret. Namun sayang, karena terbentur PP Nomor 12 Tahun 2018, PKS harus kehilangan jatah kursi wawalkot lantaran ada aturan tenggat waktu selama 18 bulan.

"PKS dipastikan tidak punya lagi eksekutif sekarang, PKS hanya punya DPRD. Kita menggunakan DPRD fungsinya juga sama, ada kebijakan yang segala sesuatunya harus dibicarakan di meja DPRD, termasuk yang paling penting fungsi pengawasan yah," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bandung Iman Lestariyono, Rabu (23/3/2022).

Iman mengaku partainya akan turut mengawasi kebijakan eksekutif usai dipastikan tak ada kader yang mengisi posisi Wakil Wali Kota Bandung. Sebab, menurutnya, kekosongan itu berpotensi menyebabkan jomplangnya roda pemerintahan yang khawatir berimbas kepada pelayanan masyarakat.

"Kalau sekarang wali kotanya sendirian, ya pastinya banyak kekurangan yang harus diantisipasi. Ini harus terus dievaluasi dan kita PKS coba ingatkan terus," ungkapnya.

"Nanti pas wali kota definitif hanya sendirian kan, enggak ditemenin. Nah itu harus diawasi terus karena ada tugas-tugas yang tupoksinya khusus ke wakil dan sifatnya bukan delegatif. Ini harus diawasi secara bersama," tambahnya.

Kegagalan ini dianggap kerugian besar bagi PKS. PKS seharusnya bisa menggantikan posisi almarhum Oded M Danial di Kota Bandung, namun target itu tak terealisasi oleh beberapa faktor.

"Jelas PKS rugi besar. Karena kita kan tahu kalau Mang Oded itu dari PKS, nah sekarang mereka gagal buat ngusulin nama yang menggantikan Mang Oded," kata Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof Muradi.

Gagalnya PKS mengisi jatah wawalkot itu pun dianggap Muradi jadi otokritik bagi internal PKS. Pasalnya, diketahui, saat menggodok nama pengganti almarhum Oded, komunikasi politik PKS terkesan privasi dan tak pernah membuka nama-nama tersebut kepada partai pengusung lain.

"Politik itu refleksi, seberapa besar PKS bisa berbagi dengan Gerindra dan PBB selama Mang Oded berkuasa kemarin. Sekarang coba tanyakan, apakah tiga partai itu sudah clear mengusung nama untuk wakil walikota, kan saya lihat sampai kemarin belum ada obrolan dari tiga partai politik tersebut. Tahapan pertamanya saja tidak selesai kan," ungkapnya.

Menurut Muradi, PKS harus segera mengubah mindset ekslusivitas itu jika tak ingin terancam posisinya untuk waktu ke depan. Sebab, bisa saja partai lain di legislatif nantinya malah mengunci komunikasi dengan PKS imbas kegagalan pengisian jatah Wakil Wali Kota Bandung.

"Karena ada yang namanya oposisi mayoritas, jadi musuh bersama, itu yang membahayakan untuk PKS sekarang. Karena kembali lagi, politik itu berbagi. Seberapa sering sekarang pertanyaannya PKS bernegosiasi dan berbagi di pemerintahan, kalau itu tidak mereka lakukan ya partai yang lain pastinya akan ngunci. Istilahnya begini, saya akan dapat apa kalau saya dukung PKS," pungkasnya.