.webp)
Sejumlah wajib pajak (WP) di Kota Bandung mempertanyakan langkah Pemkot Bandung menerjunkan tim verifikasi pajak. Pasalnya, ada beberapa kejanggalan yang dirasakan para WP saat menerima surat verifikasi.
Salah satunya dialami oleh Diana (bukan nama sebenarnya). Dia mengaku tiba-tiba mendapatkan surat untuk dilakukan pemeriksaan pajak oleh tim dari Pemkot Bandung. Padahal, selama ini, dia yang mengelola resto di Bandung rutin membayar pajak dan tak pernah ada tunggakan.
Dia menuturkan menerima surat yang ditandatangani oleh pejabat di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung pada awal bulan Maret 2022. Surat tersebut berisi terkait akan adanya verifikasi terhadap WP.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya tanya, kok ini ada yang ganjil. Surat ditandatangani kepala tapi di bawahnya TIDAK ada penunjukkan kepala bidang dan kepala sub bidang. Tidak ada di suratnya dicantumkan," ucap dia via sambungan telepon, Senin (21/3/2022).
Dia mengaku sudah lama menjadi WP di Kota Bandung. Tentunya, dia mengenal siapa saja tim pemeriksa yang biasanya melakukan pemeriksaan.
"Saya ini WP lama, saya tahu banget tim pemeriksa siapa, nah ini yang ada di tim ternyata bukan tim pemeriksa yang sah, jadi saya tanya, katanya ini tim bentukan khusus," tutur dia.
Diana bukannya menolak ada pemeriksaan verifikasi WP. Hanya saja, dia mempertanyakan petugas yang menjadi tim pemeriksa. Terlebih, sektor usaha saat ini tengah merangkak naik imbas diterpa pandemi COVID-19.
"Saya sempat mempermasalahkan kondisi covid gini, kan memang pengusaha lagi drop dan mulai bangkit lagi lah sudah dua tahun agak berdarah segi keuangan. Sektor pajak memang kita dapat relaksasi dari negara. Banyak hal lah dapat relaksasi. Yang saya pertanyakan, kok ini tidak ke arah sana, kondisi pemulihan seperti ini sudah bangkit lagi yang digalakan justru verifikasi," ujar dia.
Diana sempat mempertanyakan terkait tujuan dari verifikasi ini. Jawaban yang dia terima, petugas melakukan pemeriksaan untuk mengecek pajak tak wajar.
"Memang betul yang dinilai yang tidak wajar. Saya tanya yang tidak wajar terhadap apa, sebelum covid. Saya bilang memang tidak wajar, karena kondisinya sekarang beda. Kondisi memang kunjungan tamu beda banget dengan sebelum covid, ya nggak bisa dibandingkan. Tapi ya saya nggak paham arah pemeriksaannya ke mana," ujarnya.
"Tapi yang saya nilai ganjil selain surat itu, saya tanyain di kondisi kita pulih kan sebenarnya pemerintah daerah penunjang banget dari dinas pariwisata dari dinas lain ngedukung kita bangkit lagi. Cuma yang saya nggak ngerti kok ini bertolak belakang. Itu saja yang jadi kekhawatiran. Karena kita dari pengusaha terus terang agak keberatan, kalau memang tim pemeriksa kalau sah sih saya terima," tutur dia menambahkan.
Dia juga pernah menjalani pemeriksaan verifikasi. Itupun terjadi tahun 2007 silam. Bahkan, pemeriksaan dilakukan secara prosedural dengan didampingi tim PPK.
"Terus yang mereka minta jelas, kalau kali ini nggak jelas. suratnya pun yang diminta berkas apa. Mereka cuma bilang siap-siap saja nanti datang tim tinggal tunjukin berkas. (Berkasnya apa) Nggak disebutin. Sedangkan saya juga pernah menjalani pemeriksaan dari pajak negara, pemeriksaan pajak daerah pernah, mereka selalu mencantumkan berkasnya itu apa saja. Apa pun yang mereka minta ditulis. Kalau kali ini hanya lisan. Petugas datang kasih surat," katanya.
Dia juga mengaku heran atas dasar apa pemeriksaan tersebut. Padahal, dia mengklaim sejauh ini pajak yang dibayarkan kepada Pemkot Bandung sudah sesuai.
"Nggak ada kendala. tunggakan kita lancar, kecuali saat diberlakukan take away only itu kita sempat, tapi kita kasih pemberitahuan karena saat itu omzet nol. Kan mereka juga ambil kebijakan di bawah Rp 10 juta tidak bayar tapi kasih pembuktian. Itu sudah kita jalani semuanya sudah kita tempuh. Kita khawatirkan pemeriksaan ujungnya, larinya kemana? Kalau memang resmi ditempuh prosedural, kalau nggak resmi kita ada apa? Kita sebagai WP juga harus kritis," tutur dia.
(dir/yum)
