.webp)
Dua artis tanah air Raffi Ahmad dan Nkita Willy diajak untuk ikut bergabung ke dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Kedua pesohor tanah air itu dinilai memiliki potensi besar untuk membantu membangun kepemudaan.
Hal itu disampaikan oleh Plt Ketum DPP KNPI La Ode Umar Bonte saat menghadiri hari jadi Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (10/3/2022) malam. Sejumlah tokoh hadir dalam acara tersebut.
"Mereka (Raffi dan Nikita) memiliki potensi untuk bersama-sama membangun kepemudaan di Tanah Air," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya Raffi dan Nikita bisa menjadi contoh baik bagi generasi muda di Indonesia. Apalagi kedua memiliki talenta baik khususnya di bidang kesenian.
Selain itu, lanjut dia, keduanya pun merupakan pemuda yang memiliki totalitas dan mau bekerja keras dalam bidang tersebut. "Merupakan teladan bagi pemuda yang lain," ujarnya.
Kemudian di era digitalisasi saat ini, kata dia, kedua pesohor itu memiliki pengikut yang banyak di akun media sosialnya. Hal ini akan sangat membantu KNPI dalam menyosialisasikan program-program kepemudaan kepada masyarakat.
"Seperti kita ketahui, mereka banyak pengikutnya di medsos. Ini menjadi kekuatan lainnya, sehingga kami akan ajak mereka untuk bergabung dengan KNPI," ujarnya.
Sementara itu, disinggung dinamika yang terjadi di tubuh KNPI, Umar memastikan pihaknya akan segera berkonsolidasi dengan unsur lainnya dalam menggelar kongres bersama. Seperti diketahui, saat ini DPP KNPI terpecah sedikitnya menjadi empat kubu.
"Kami sudah berkoordinasi dengan yang lain. Secepatnya akan menggelar kongres bersama untuk terwujudnya persatuan pemuda Indonesia," kata dia.
Umar memastikan pelaksanaan kongres bersama akan dilaksanakan tahun ini. "Kami sudah berkoordinasi, Bandung siap jadi tuan rumah. Paling telat sebelum Oktober tahun ini," ujarnya.
Selain itu, untuk mewujudkan kongres bersama, Umar pun menyebut pihaknya akan menemui unsur lembaga negara untuk memberi penguatan. "Kami terus berkoordinasi dengan para pengambil kebijakan. Kita komunikasi dengan Ketua MPR, Ketua DPR, Presiden," ujarnya seraya meyakinkan bahwa hanya DPP KNPI di bawah pimpinannya yang memiliki aspek legalitas yakni surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM.
(mso/mso)
