Soal Wacana Pemilu Ditunda, Nusron Wahid: Harus Konstitusional!

Faizal Amiruddin - detikJabar
Selasa, 08 Mar 2022 16:55 WIB
Ilustrasi Fokus Pemilu di Luar Negeri (Ilustrasi: Fuad Hashim)
Foto Ilustrasi Pemilu. (Ilustrasi: Fuad Hashim)
Tasikmalaya -

Wacana penundaan Pemilu 2024 mendapat tanggapan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Wakil Ketua PBNU Nusron Wahid mengatakan poin penting dari wacana atau polemik itu adalah konstitusional.

"Orang mengusulkan sesuatu itu sah, namanya juga usulan, yang penting dilakukan secara konstitusional. Kalau Pemilunya tidak ditunda, ya itu konstitusional. Kalau Pemilunya ingin ditunda, harus dicari jalan konstitusional. Jadi semua itu harus konstitusional," kata Nusron Wahid, usai menghadiri peringatan Harlah NU ke 99 di GOR Sukapura Dadaha Kota Tasikmalaya, Selasa (8/3/2022).

Nusron mengatakan, munculnya wacana penundaan Pemilu 2024 adalah sesuatu yang lumrah di negara demokrasi. "Kalau ada yang mengusulkan, ya boleh, ini demokrasi," cetus Nusron.


Dia mengatakan, yang mendukung atau yang menolak, keduanya memiliki narasi atau alasan masing-masing. "Semua usulan baik, yang tak setuju punya dasar narasi, yang mengusulkan punya narasi. Mari kita duduk, kita bahas bersama, bahas mudharat dan maslahat-nya," kata Nusron.

Namun demikian, jika nanti lembaga konstitusi menolak, menurut Nusron semua harus tunduk dan patuh. "Kecuali nanti MPR dan DPR menolak, kemudian mengerahkan massa memaksakan kehendak, itu tidak boleh. Tidak boleh menabrak rambu-rambu konstitusional," ucap Nusron.

Sementara itu, ditanya terkait sikap Golkar, mengingat dirinya merupakan anggora DPR dari Golkar, Nusron berkelit. "Jangan tanya Golkar di sini. Saya sebagai Wakil Ketua PBNU," pintanya.

Peringatan Harlah NU ke 99 di GOR Sukapura Dadaha, Kota Tasikmalaya.Peringatan Harlah NU ke 99 di GOR Sukapura Dadaha, Kota Tasikmalaya. (Foto: Faizal Amiruddin/detikJabar)

Refocusing Gerakan NU
Sementara itu, terkait harlah NU, Nusron mengatakan di usianya yang hampir satu abad NU menurut dia harus melakukan refocusing gerakan dan kegiatan. Karena tantangan terbesar yang dihadapi NU sekarang adalah upaya pengentasan kemiskinan warga NU.

"NU harus refocusing gerakan. Tantangan kita adalah pengentasan kemiskinan warga NU," kata Nusron.

Dia memaparkan kemiskinan warga NU diakibatkan tiga faktor yaitu pendidikan rendah, kesehatan rendah, dan pendapatan rendah. "Makanya kualitas semua lembaga pendidikan NU baik itu formal maupun informal harus ditingkatkan. Kemudian NU harus membantu pemerintah meningkatkan basis pelayanan kesehatan," ujarnya.

Sementara di bidang ekonomi, Nusron mengatakan NU sudah menjalin kesepakatan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pertanahan untuk membantu percepatan reforma agraria khususnya dalam distribusi lahan perhutanan sosial.

"Berdasarkan peta indikatif lahan perhutanan sosial yang disediakan untuk masyarakat seluas 11,7 juta hektar se-Indonesia. Tasikmalaya termasuk. Nah tahun ini baru diimplementasikan 4,9 juta hektar," ungkap Nusron.

Teknisnya, warga NU yang berada di kawasan hutan akan diberi lahan perhutanan sosial, mereka akan diberdayakan untuk menanami lahan perhutanan sosial tersebut.

"Ini angin segar agar negara memberi legal akses kepada masyarakat dalam hal ini warga NU. Dengan dia punya tanah, dia bisa berusaha. PBNU bertindak sebagai fasilitator dan memberi pendampingan. Makanya MWC NU dan ranting didorong punya lembaga pengelola hutan, koperasi atau ponpes sehingga mereka akan dapat ikut mengelola," jelasnya.

Upaya pemberian lahan perhutanan sosial ini kata Nusron dalam rangka keadilan negara kepada masyarakat. "Jangan sampai tanah hanya diberi ke konglomerat, masyarakat hanya jadi penonton. Ini demi keadilan," tegasnya.

Dia mengatakan kesenjangan atau gini ratio Indonesia berada di angka lebih dari 4 persen, padahal seharusnya di bawah 4 persen. "Gini ratio kita tinggi, di atas 4 persen. Padahal berdasarkan benchmarking harus di bawah 4 persen," pungkas Nusron.



Simak Video "Hensat: Jokowi Harus Segera Umumkan Tanggal Pemilu"
[Gambas:Video 20detik]
(orb/bbn)