.webp)
Usulan penundaan Pemilu 2024 dari sejumlah elite parpol menuai pro-kontra. Sekretaris MPW DPW PKS Jabar Abdul Hadi Wijaya menolak usulan tersebut.
Abdul Hadi Wijaya yang akrab disapa Gus Ahad itu mengaku telah memantau perkembangan isu usulan penundaan Pemilu 2024. Gus Ahad menilai ada skenario yang dijalankan dibalik usulan penundaan itu.
Gus Ahad menegaskan penundaan Pemilu 2024 itu tak sejalan dengan keinginan masyarakat. Artinya, ada kesenjangan antara keinginan masyarakat dan elite parpol.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini harus dihindari, ditangkal sejak dini. Isu dan wacana penundaan pemilu ini sangat bisa diperdebatkan, karena ini mengganggu akal sehat tata hidup kenegaraan. Aturannya sudah jelas, berarti kita harus ganti nih, harus revisi lagi, amandemen," kata Gus Ahad dalam keterangan yang diterima detikJabar, Sabtu (5/3/2022).
Lebih lanjut, ia meyakini masyarakat menolak usulan tersebut. Wacana penundaan pesta demokrasi lima tahunan itu dinilai kurang tepat di tengah situasi saat ini.
"Kenapa harus menunda pemilu? aturannya jelas, undang-undang kontitusi jelas, kenapa harus diubah-ubah lagi? apalagi, digulirkan di saat yang tidak tepat seperti sekarang," kata Gus Ahad.
Dalang Usulan Penundaan Pemilu
Gus Ahad mengaku mendapatkan informasi tentang munculnya nama salah satu menteri kabinet Jokowi yang menjadi dalang mencuatnya usulan penundaan Pemilu 2024.
"Ada informasi menyebut, Zulhas sempat bertemu Menko Marves LBP dan diminta mendukung penundaan Pemilu 2024," kata politikus PKS itu.
Kendati menolak, Gus Ahad menilai berdasarkan konstelasi politik di tatanan elit dan prosentase suaranya, usulan penundaan Pemilu 2024 memungkinkan untuk direalisasikan. Namun, lanjut dia, secara moral tentunya akan sangat sulit diterima masyarakat Indonesia.
Baca juga: Sosok Nanay Berlyn di Mata Sahabat Dekat |
"Agar masyarakat tidak terkesan diam, jangan sampai diam ketika ada yang perlu disampaikan. Namun, usahakan tetap dalam koridor demokrasi yang ada," ucap Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar itu.
"Selain itu, waktunya juga tepat, sekian tahun jelang pemilu, sangat mudah dibaca, ada keinginan dari elit politik, memang hanya sekian orang, tapi ketika di hitung suara di parlemen mencapai 70 persen lebih. Sehingga, isu dan wacana penundaan sangat mungkin terjadi," kata Gus Ahad menambahkan.
(sud/mso)
