.webp)
Pemerintah Kabupaten Cianjur berencana membeli untuk tiga unit mobil baru untuk Asisten Daerah (Asda) dengan total anggaran Rp 1,8 miliar. Rencana pembelian itu pun menjadi polemik dan menjadi sorotan berbagai pihak.
Sekadar diketahui, rencana pengadaan mobil dinas bertipe SUV tersebut tertera dalam laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP LKPP).
Pada laman tersebut tertera nama paket pengadaan kendaraan dinas/operasional untuk satuan kerja Sekretariat Daerah. Pagu pengadaan kendaraan tersebut bernilai Rp 1.800.000.000 untuk 3 unit SUV 4x2.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jadwal pemilihan penyedia dilakukan pada Januari 2022, sedangkan jadwal pelaksanaan kontrak dilakukan antaran Januari-Maret 2022. Sementara itu pemanfaatan barang dan jasa tertulis mulai dari Maret hingga Desember 2022.
Bupati Cianjur Herman Suherman membenarkan adanya pengadaan kendaraan dinas untuk lingkungan Setda Kabupaten Cianjur.
"Iya benar ada pengadaan mobil dinas, rencananya tiga unit mobil SUV," kata dia.
Menurutnya tiga kendaraan baru yang masing-masing dinilainya sekitar Rp 600 juta itu akan menjadi kendaraan operasional untuk Asda.
"Asda kan ada tiga orang, ketiganya yang nanti pakai kendaraan dinas baru yang dianggarkan tersebut," kata dia.
Herman mengatakan tiga Asda di Cianjur selama ini menggunakan mobil dinas dari pejabat lama. Sudah beberapa tahun terakhir tidak memiliki kendaraan dinas baru. Padahal saat ini mobilitas dan tugas Asda diperbanyak untuk menunjang kinerja Sekretaris Daerah (Sekda).
"Jadi sekarang di Cianjur Asda itu ditugaskan untuk mengkoordinir kinerja dinas. Seperti Menko kalau di pusat. Jadi mobilitas ya tinggi. Makanya diberi mobil dinas baru agar kerjanya maksimal. Selama ini pakai mobil bekas pejabat sebelum-sebelumnya," kata dia.
Herman menambahkan kendaraan dinas juga digunakan untuk jangka panjang, bukan untuk dipakai dalam hitungan bulan atau di bawah satu tahun. "Belinya sekarang kan dipakainya untuk beberapa tahun ke depan. Kecuali kalau tiap bulan atau tiap tahun diganti, baru jadi pertanyaan," ucapnya.
Respon Berbagai Warga, Mahasiswa, hingga DPRD
Rencana pembelian mobil dinas baru untuk tiga pejabat Asda mendapat respon berbagai pihak. Seluruhnya menyayangkan rencana pembelian mobil dinas di tengah pandemi COVID-19.
Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Ganjar Ramadhan mendorong anggarannya ditunda serta dialihkan untuk pemulihan ekonomi atau pembangunan infrastruktur jalan.
"Sebaiknya untuk pembelian mobil di lingkungan Setda dipending terlebih dahulu," ujar Ganjar.
Menurutnya lebih baik anggaran tersebut dialihkan untuk pemulihan ekonomi, seperti bantuan modal UMKM agar bisa bertahan atau bangkit di tengah pandemi COVID-19.
Selain itu, anggarannya juga bisa dialihkan inprastruktur yang menunjang kegiatan masyarakat luas, sebab selain jalan provinsi masih banyak juga jalan Kabupaten yang rusak.
"Jalan harus mulus biar silaturahmi tidak putus. Pemkab pasti sangat di apresiasi kalau peruntukan buat penunjang perekonomian masyarakat lancar," kata dia.
Mahasiswa Cianjur Agus Rama Tunggaraga, menyebut pemerintah tidak bijak dalam mengalokasikan anggaran, pasalnya di tengah pandemi ini malah mengalokasikan dana untuk beli mobil baru.
"Alasan apapun, ini sangat tidak bijak. Harusnya anggaran itu dialokasikan untuk hal yang lebih penting. Kalau sekadar mobil dinas, kan sudah banyak. Pakai dulu saja yang ada, tidak perlu yang baru," kata dia.
Menurutnya harusnya pemerintah mengalokasikan anggaran sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat, diantaranya dengan memberikan bantuan bagi yang terdampak pandemi.
"Di tengah pandemi, banyak masyarakat sedang kesusahan. Beri masyarakat bantuan yang lebih banyak. Atau misalnya kan sekarang masyarakat susah minyak goreng, gelar operasi pasar atau beri yang tidak mampu minyak goreng disertai sembako. Itu lebih bijak," tegasnya.
Rendy Irawan (24), warga Cianjur, mengatakan para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur harusnya lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dibandingan mementingkan fasilitas untuk pribadi.
"Kalau mobil baru harusnya jangan dulu, kan situasi sedang pandemi. Itu kan untuk pribadi, masyarakat tidak mungkin bisa merasakan naik mobil pejabat. Lebih baik alokasikan untuk hal yang menyentuh langsung ke masyarakat," pungkasnya.
Sekadar diketahui, rencana pengadaan mobil dinas bertipe SUV tersebut tertera dalam laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP LKPP).
Pada laman tersebut tertera nama paket pengadaan kendaraan dinas/operasional untuk satuan kerja Sekretariat Daerah. Pagu pengadaan kendaraan tersebut bernilai Rp 1.800.000.000 untuk 3 unit SUV 4x2.
Jadwal pemilihan penyedia dilakukan pada Januari 2022, sedangkan jadwal pelaksanaan kontrak dilakukan antaran Januari-Marer 2022. Sementara itu pemanfaatan barang dan jasa tertukus mulai dari Maret hingga Desember 2022.
(yum/bbn)
