Fitra Jabar Soal Anggaran HP 'Sultan' DPRD Kota Bandung: Lucu!

Fitra Jabar Soal Anggaran HP 'Sultan' DPRD Kota Bandung: Lucu!

Rifat Alhamidi - detikJabar
Senin, 21 Feb 2022 18:29 WIB
Pengguna Smartphone menunjukkan aplikasi Broom.id, Jakarta, Jumat 28 Januari 2022. Broom.id dengan BRI Finance umumkan kerja sama dalam pengembangan bisnis penjualan mobil berupa suntikan dana dari BRI Finance untuk fasilitas pembiayaan dana talang kepada showroom mobil mitra Broom.id. Tercatat di bulan Januari 2022, Broom sudah mendanai mitra showroom mobil sebesar 120 miliar rupiah. Aplikasi Broom.id mendigitalisasi  penyediaan dana talang sampai dengan 2 Miliar Rupiah bagi mitra showroom broom.id dan menjadi marketplace jual-beli mobil baru dan bekas secara gratis bagi mitra showroom mobil.
Ilustrasi ponsel. (Foto: Dok. BRI)
Bandung -

Rencana pengadaan ponsel atau smartphone baru DPRD Kota Bandung kembali disorot. Pengadaan ini dinilai lucu oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra).

Peneliti Fitra Jabar, Nandang Suherman, mengaku tak bisa menyembunyikan kekesalannya usai mengetahui rencana pengadaan HP 'sultan' ini. Sebab menurutnya, anggota DPRD tidak memiliki kepekaan sosial ketika lonjakan kasus Corona terus terjadi di Kota Bandung.

"Saya pertama hanya bisa mengernyitkan alis, lucu dan aneh. Kok DPRD sampai (mau) dibelikan HP dengan harga yang menurut saya sih mahal yah untuk ukuran kebanyakan orang," katanya saat berbincang dengan detikJabar via telepon, Bandung, Senin (21/2/2022).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Nandang merasa aneh kenapa anggota DPRD harus mendapat fasilitas ponsel mewah melalui anggaran negara. Padahal, dengan segala fasilitas yang didapatnya, menurutnya anggota DPRD dipandang mampu membeli gawai 'Sultan' dari kantongnya pribadi.

"Karena pasti setiap anggota dewan sudah punya lah smartphone mah dan pasti aralus (bagus). Jadi, apa relevansi sama kebutuhannya sampai harus dibelikan seperti itu," ungkapnya.

ADVERTISEMENT

"Apakah anggota DPRD Kota Bandung tidak punya HP atau apakah dengan HP ini dibanding dengan yang mereka sudah punya bisa meningkatkan kinerja anggota dewan? Saya sih kurang yakin yah kalau soal itu," tutur pengajar Sekolah Politik Anggaran (Sepola) Perkumpulan Inisiatif Bandung itu.

Fitra pun ikut mendesak agar anggaran ini HP 'sultan' bisa dibatalkan. Minimal, kata dia, bisa dialihkan untuk kepentingan orang banyak, seperti pemenuhan bantuan sosial (bansos) hingga pemberian intensif bagi guru terdampak pandemi COVID-19.

"Disetop saja harusnya, tidak harus dilanjutkan. Kan bisa di-refocusing, sudah biasa sekarang mah. Dari pada mikir buat beli HP, mending dialihkan untuk kebutuhan masyarakat banyak yah, itu lebih etis kalau bagi saya," pungkasnya.




(ral/orb)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads