.webp)
Polemik konser Andrea Bocelli kian berlanjut. Berkaitan dengan itu, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) Kementerian Agama menyampaikan tanggapan terkait hal ini.
Direktur Jenderal Bimas Islam, Abu Rokhmad menegaskan pihaknya mendukung pandangan yang disampaikan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
"Nah terkait isu Andrea Bocelli, Kementerian Agama Bimas Islam tentu yang terkait isu keagamaan, kami konsisten mendukung pandangan dan sikap yang ditunjukkan Majelis Ulama Indonesia," ujarnya dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Kemenag RI, Jakarta Pusat, Senin (26/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun di sisi lain, Abu juga mengajak masyarakat untuk menyikapi secara dewasa berita-berita terkait hal tersebut dengan tabayun.
"Pada sisi lain tentu kami terus mengajak kepada masyarakat untuk dewasa dalam menyikapi berbagai macam berita-berita begitu, termasuk juga upaya kita untuk melakukan klarifikasi dan tabayun," sambungnya.
Menurut Abu, klarifikasi dan tabayun bisa membuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di masyarakat memiliki ruang yang cukup serta dinikmati dengan sebaik-baiknya dengan mempertimbangkan berbagai hal, termasuk pandangan ulama.
"Tentu dengan mempertimbangkan berbagai macam hal yang terkait dengan pandangan-pandangan para ulama terkait dengan kegiatan-kegiatan dimaksud," jelas Abu.
Dia juga menambahkan, isu soal konser Andrea Bocelli harus disikapi secara proporsional dan wajar.
"Saya kira ini harus kita sikapi secara proporsional dan wajar agar Indonesia tetap merupakan satu negara yang memang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, memiliki agama-agama yang tumbuh dan berkembang dengan baik di satu sisi dan di sisi yang lain juga seni, budaya itu bisa tumbuh berkreasi sebagaimana mestinya," urai Abu.
Secara terpisah, MUI mendesak pemerintah untuk segera mengumumkan sikap resmi terkait rencana konser penyanyi ternama asal Italia, Andrea Bocelli, di Indonesia. Menurut MUI, ketidakpastian yang berlarut-larut dari pemerintah berpotensi memicu gejolak serta kekecewaan di tengah masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim. Ia membandingkan respons cepat pemerintah pada isu-isu sebelumnya dengan penanganan masalah konser ini yang dinilai lambat.
"Ini sudah sepekan," kata Sudarnoto dikutip dari laman MUI, Senin (26/10/2026).
Sudarnoto menjelaskan bahwa MUI telah menuntaskan kewajibannya dengan menetapkan sikap penolakan secara resmi melalui rapat pimpinan. Langkah tersebut diambil usai pertemuan dengan tiga menteri.
"Janji kita, hasil dari pertemuan dengan kementerian sudah kita penuhi. Dan kita sampaikan ke pemerintah. Janji pemerintah belum," imbuhnya.
MUI mengingatkan pemerintah agar tak sekadar tertahan pada pertimbangan ekonomi. Jika keputusan yang diambil nantinya tidak sejalan dengan aspirasi publik, pemerintah diminta bersiap menghadapi respons dan fakta baru di lapangan.
