Anggota Parlemen Jerman Usul Larangan Jilbab Anak, Dewan Islam Kecam

Anggota Parlemen Jerman Usul Larangan Jilbab Anak, Dewan Islam Kecam

Anisa Rizki Febriani - detikHikmah
Kamis, 27 Agu 2026 15:30 WIB
The german Reichstag with a dedication to the people in the German capital Berlin
Ilustrasi bendera Jerman. Foto: Getty Images/iStockphoto/Achim Schneider / reisezielinfo.
Jakarta -

Tuntutan partai sayap kanan Alternative for Germany (AfD) terkait larangan penggunaan jilbab bagi perempuan usia di bawah 14 tahun menuai kritik dari Ketua Dewan Islam Jerman, Burhan Kesici. Dia menilai hal tersebut berpotensi mengucilkan umat Islam serta bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang dijamin konstitusi Jerman.

"Kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi," kata Kesici, dilansir dari Anadolu pada Kamis (27/8/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kesici menegaskan perdebatan terkait larangan jilbab tidak bisa dilepaskan dari konteks politik Jerman jelang pemilihan umum negara bagian. Menurutnya, umat Islam jadi sasaran dalam perdebatan politik berisiko memperdalam polarisasi di tengah masyarakat.

Fraksi parlemen AfD di Bundestag sebelumnya menuntut agar Jerman mengadopsi model Austria yang melarang anak-anak mengenakan jilbab di insitusi pendidikan negeri. Dikutip dari laporan Daily Sabah, anggota parlemen AfD, Kerstin Przygodda menyebut larangan di Austria itu jadi alarm dan Jerman memerlukan langkah serupa untuk mempertahankan nilai-nilai barat.

ADVERTISEMENT

"Sementara partai-partai mapan Jerman-yang terlena oleh isu migrasi-tanpa rasa malu membiarkan anak-anak perempuan yang terdampak menghadapi nasib mereka sendiri, fraksi parlemen AfD menyerukan penerapan model Austria di Jerman, yaitu melarang jilbab bagi anak-anak di institusi pendidikan negeri," kata Przygodda.

Upaya AfD sebelumnya pada tahun ini untuk memperkenalkan larangan serupa hingga memicu perdebatan sengit di parlemen. Usulan itu menuai kritik keras dari partai berhaluan tengah-kanan, Christian Democratic Union (CDU), mitra koalisi mereka dari Partai Demokrat Sosial (SPD), serta partai oposisi Hijau (Greens).

Mereka yang mengkritik menyebut AfD memelintir fakta demi memicu sentimen anti muslim dan memanfaatkan isu tersebut sebagai alat kampanye menjelang pemilihan negara bagian di Saxony-Anhalt pada 6 September mendatang, serta di Berlin dan Mecklenburg-Western Pomerania pada 20 September.

Menurut mereka, kalim AfD mengenai maraknya pemaksaan penggunaan jilbab di komunitas muslim Jerman tidak didukung oleh bukti yang kuat. Sebagian besar anak perempuan yang mengenakan jilbab justru melakukannya sebagai praktik budaya, tradisi keluarga atau pilihan pribadi dan bukan karena paksaan.



(aeb/kri)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads