Banyak pihak yang mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan hak suaranya dengan baik pada pemilihan umum (Pemilu) 2024, termasuk Ketua PBNU Prof Mohammad Mukri yang menganjurkan untuk tidak golput (golongan putih).
"Jangan golput," kata Prof Mukri dalam keterangannya yang diterima detikHikmah, Selasa (13/2/2024).
Ketua PBNU Bidang Pendidikan, Hukum dan Media ini juga mengatakan, menyalurkan hak suara untuk memilih para kandidat pada Pemilu merupakan pintu terciptanya kebajikan. Untuk itu, ia mengajak seluruh pemilik suara untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu yang akan digelar serentak di Indonesia pada 14 Februari 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prof Mukri juga menyampaikan, Pemilu menjadi sarana penting untuk mewujudkan kemaslahatan.
"Jangan golput. Dengan memilih pada Pemilu, kita sedang menyemai nilai-nilai kebaikan dan itu menjadi pintu untuk terselenggaranya kebaikan dan kemaslahatan bagi kita semua," katanya.
Prof Mukri mengatakan, Tuhan tidak pernah abai atas hamba-hamba-Nya agar selalu mudah menemukan jalan-jalan menuju kebaikan.
"Tuhan tidak saja memerintahkan pentingnya berbuat baik agar kehidupan jadi baik, tapi juga memberi tuntunan dan fasilitas agar para hamba-Nya dapat berbuat baik seperti yang Dia perintahkan," jelas pria yang pernah menjabat sebagai Rektor UIN Raden Inten Lampung ini.
Prof Mukri yang saat ini menduduki posisi sebagai Rektor UNU Blitar Jawa Timur ini juga menjelaskan, pemilik hak suara yang ikut berpartisipasi dalam Pemilu seperti halnya sedang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Bukan sekadar demokrasi dalam bentuk proseduralnya tapi juga secara substansial yang mampu menunjukkan proses dan hasil berkualitas dari Pemilu.
"Dunia sedang menonton Indonesia. Pemilu saat ini akan mencerminkan dan memberikan image (perwajahan) Indonesia di mata dunia. Kalau hasilnya baik, maka posisi Indonesia juga akan semakin baik di mata dunia. Ini yang perlu kita sadari," terang dia.
Imbauan Menciptakan Kondisi yang Kondusif
Pada Pemilu 2024 yang dilaksanakan secara serentak ini, masyarakat Indonesia akan memilih Capres dan Cawapres, DPD, dan DPR mulai dari pusat sampai daerah. Pemilu tahun ini akan diikuti oleh 24 partai politik dan yang terdiri dari 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh.
Selain menyalurkan hak pilihnya, warga masyarakat juga berkewajiban untuk menciptakan kondisi yang kondusif saat Pemilu dan masa setelah Pemilu.
Apapun hasil yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu beserta pihak-pihak terkait harus diterima dan diakui sebagai sebuah proses demokrasi yang beradab.
Perbedaan pilihan dalam demokrasi lanjutnya menjadi sebuah keniscayaan, hal ini juga disampaikan Prof. Mukri.
"Tidak mungkin semuanya menang. Karena setiap kompetisi harus ada yang menang dan ada juga yang kalah. Semua ini bisa menjadi proses pendewasaan bangsa Indonesia yang sepakat mengusung nilai-nilai demokrasi," katanya.
"Elok dan indahnya Indonesia karena adanya keragaman yang sudah menjadi sunnatullah. Maka Bhinneka Tunggal Ika menjadi prinsip warisan leluhur yang harus dipegang erat," ajaknya.
Dengan melewati proses keragaman dalam pilihan ini juga sekaligus mampu menjadi sebuah proses pendewasaan untuk memahami dan membiasakan diri dalam perbedaan.
Terlebih, ia menyebut bahwa gen yang telah diwariskan oleh leluhur bangsa Indonesia adalah gen moderat dan toleran. Gen ini yang sudah terbukti oleh sejarah mampu menyatukan bangsa Indonesia sampai dengan saat ini. "Gen saling menghormati perbedaan pilihan ini yang harus dipegang kuat," sambungnya.
Dalam kesempatan ini, Prof Mukri juga menyampaikan untuk bijak dalam memanfaatkan media sosial.
Prof Mukri mengajak bangsa Indonesia untuk menghindari penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pembunuhan karakter, dan hal-hal negatif lainnya. Jika ini dilakukan, khususnya pada momentum Pemilu, menurutnya bisa mengikis gen moderat yang selama ini tertanam kuat.
"Mari hindari menyebarkan hoaks dan wujudkan pesta demokrasi Pemilu 2024 yang damai dan bermartabat," pungkasnya.
(dvs/rah)
Komentar Terbanyak
Ketum PBNU Gus Yahya Minta Maaf Undang Peter Berkowitz Akademisi Pro-Israel
MUI Serukan Setop Penjarahan: Itu Bentuk Pelanggaran Hukum
BPJPH Dorong Kesiapan Industri Nonpangan Sambut Kewajiban Sertifikasi Halal