.webp)
Kementerian Haji dan Umrah RI (Kemenhaj) memastikan bahwa pelayanan kepada jemaah haji di Nusa Tenggara Timur (NTT) tetap berlangsung dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.
Kepala Biro Umum Kemenhaj, Slamet, menegaskan bahwa keberlangsungan pelayanan kepada jemaah merupakan perhatian utama instansinya, terutama saat terjadi kondisi kedaruratan di daerah.
"Kami memastikan layanan kepada jemaah haji tetap berlangsung. Pada saat yang sama, kami terus memantau perkembangan kondisi akibat gempa di NTT dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan pelayanan dapat berjalan dengan baik sesuai situasi di lapangan," ujar Slamet, dilansir dari laman Kemenhaj RI, Kamis (20/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Langkah fleksibel dan penyesuaian teknis siap diterapkan apabila dinamika di lapangan mengharuskan adanya perubahan skema kerja. Kemenhaj menyadari betul beratnya ujian yang tengah dihadapi warga di area bencana.
"Kami memahami bahwa masyarakat di wilayah terdampak saat ini menghadapi situasi yang tidak mudah. Karena itu, pelayanan harus tetap berjalan dengan mempertimbangkan kondisi lapangan, keselamatan petugas maupun masyarakat, serta kebutuhan layanan yang paling mendesak," katanya.
Slamet secara khusus menyoroti kondisi dua satuan kerja daerah yang terdampak paling parah akibat guncangan gempa, yakni Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kankemenhaj) Kabupaten Manggarai dan Kankemenhaj Kota Ende.
"Berdasarkan laporan dan pemantauan kami di lapangan, Kankemenhaj Kabupaten Manggarai dan Kankemenhaj Kota Ende merupakan dua titik yang mengalami dampak paling parah. Kami memastikan keselamatan para petugas dan jemaah di kedua wilayah tersebut menjadi prioritas utama. Untuk itu, kami tengah menyiapkan skema penyesuaian layanan agar kebutuhan jemaah di Manggarai dan Ende tetap tertangani dengan baik dan aman," tutur Slamet.
Untuk memastikan layanan tetap berlangsung, Kemenhaj akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan instansi terkait.
"Jika terdapat perubahan atau penyesuaian layanan akibat kondisi di lapangan, informasi akan disampaikan melalui kanal resmi Kemenhaj. Kami mengajak masyarakat untuk tetap mengikuti informasi resmi dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya," pungkas Slamet.
