Klaim Tidak Ada Penipuan Dam Haji, Ini Penjelasan Musyrif Diny

Jakarta -

Isu dugaan penyelewengan pembayaran dam haji yang melibatkan oknum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) mendapat perhatian luas. Namun, salah satu musyrif dini, Afifudin, menegaskan bahwa persoalan tersebut bukanlah penipuan, melainkan penyesuaian prosedur pelaksanaan dam sesuai kebijakan terbaru pemerintah.

Afifudin menjelaskan bahwa pembayaran dam saat ini harus dilakukan melalui lembaga resmi Adahi yang ditunjuk pemerintah Arab Saudi. Kebijakan ini dibuat untuk memastikan proses lebih tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Ya, jadi kami luruskan, tidak ada penipuan. Yang ada itu adalah prosedurnya belum rapi," jelas Afifudin, salah satu Musyrif Diny, saat konferensi pers di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Selasa (9/6/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, pada tahun-tahun sebelumnya jemaah masih memiliki beberapa pilihan dalam pelaksanaan dam. Namun, tahun ini pemerintah memusatkan seluruh mekanisme pembayaran dan pelaksanaan dam di Tanah Suci melalui Adahi agar tidak muncul praktik-praktik yang mencurigakan.

"Sebelumnya memang ada bebas memilih di sini, di sini, di sini, tapi tahun ini dirapikan supaya tidak ada lagi hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang mencurigakan, maka semuanya Dam di tanah suci itu dipusatkan pada namanya Adahi," jelas Afifudin.

Afifudin menyebut masih ada sebagian masyarakat yang terbiasa dengan pola lama, yakni ingin melihat langsung proses penyembelihan hewan dam. Padahal, sistem baru tidak lagi memungkinkan hal tersebut karena seluruh proses dikelola lembaga resmi.

"Jadi memang masih ada beberapa masyarakat kita yang ingin supaya Dam-nya itu dia bisa saksikan, dia bisa lihat, dia bisa ikutin, tonton, tapi tidak bisa lagi sekarang," tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Afifudin menegaskan bahwa seluruh jemaah yang telah membayar dam melalui lembaga yang dipercaya tetap dianggap sah secara syariat. Kewajiban dam dinilai telah terpenuhi ketika dana diserahkan kepada pihak amanah yang ditunjuk.

"Semua-semua yang ber-Dam atau melaksanakan Dam di tanah suci maupun di tanah air semuanya adalah sah karena mereka adalah haji tamattu'," jelas Afifudin.

"Dan ketika dana sudah diserahkan kepada yang beramanah, yang diserahkan kepada lembaga Adahi dan lembaga yang lain yang dipercayakan, maka itu jemaah sudah selesai."

Ia menambahkan bahwa inti dari ibadah dam adalah terlaksananya penyembelihan secara sah dan terpercaya sesuai ketentuan pemerintah.

"Jadi tidak ada penipuan, hanya mungkin masih ada yang mempertahankan cara lama, sekarang sudah kita arahkan ke cara yang baru dan lebih baik. Dan semua sudah terkendali, tidak ada lagi jemaah yang merasa tertipu, semua sudah beres dan hajinya sah," jelas Afifudin.

Kementerian Haji Tetap Telusuri Dugaan Penyimpangan

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, sebelumnya mengungkap adanya dugaan praktik penyelewengan pembayaran dam oleh oknum KBIHU. Dalam dugaan tersebut, jemaah dikenakan biaya sekitar 720 riyal, tetapi dana tidak seluruhnya disalurkan ke Adahi.

"Dam itu salah satu yang mandatory atau wajib. Kalau di sini harus dibayarkan ke Adahi. Oleh mereka, jemaah ditarifkan 720 riyal, namun tidak disetorkan ke Adahi. Mereka membeli melalui mukimin dengan harga sekitar 400-an riyal, lalu sisanya diambil untuk mereka," jelas Dahnil.

Kasus ini mencuat setelah sejumlah jemaah mengaku tidak menerima tanda terima resmi dari Adahi.

"Cukup banyak yang dirugikan, dan ini berangkat dari pengaduan jemaah yang tidak menerima receipt atau tanda terima dari Adahi," ujarnya.

Dahnil menegaskan pemerintah akan menindak tegas oknum yang terbukti melakukan pelanggaran, baik secara administratif maupun pidana.

"Kami akan pastikan oknum KBIHU ini kami tertibkan secara administrasi, kami cabut izinnya, dan kami hukum secara pidana. Karena locus-nya ada di Saudi, kita akan bicarakan dengan aparatur hukum di Tanah Air," tegasnya.