4 Prodi Sekolah Kedinasan Poltekpin, Siap-siap Pendaftaran!

Jakarta -

Seleksi sekolah kedinasan akan segera dibuka tahun ini. Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah merilis daftar kementerian/lembaga yang menaungi sekolah kedinasan 2026, salah satunya yakni Kementerian Hukum RI.

Dikutip dari laman resminya, Kementerian Hukum menaungi Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin). Sekolah kedinasan baru ini berlokasi di Jl Raya Gandul Nomor 4, Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Daftar Prodi Poltekpin

Poltekpin memiliki Jurusan Hukum Terapan, dengan empat program studi (prodi) sarjana terapan (D4). Dikutip dari laman kampus, berikut daftarnya.

Prodi D4 Hukum Kekayaan Intelektual
Prodi D4 Administrasi Hukum Umum
Prodi D4 Perancang Peraturan Perundang-undangan
Prodi D4 Pembangunan Hukum.

Dari Poltekim-Poltekip ke Poltekpin-Poltek Imipas

Sebelumnya, Poltekpin lahir sebagai gabungan dua sekolah kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Keimigrasian (Poltekim). Keduanya merupakan sekolah kedinasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Poltekpin saat itu memiliki Jurusan Pemasyarakatan dan Jurusan Keimigrasian. Jurusan Pemasyarakatan menaungi tiga prodi, yakni Prodi Teknik Pemasyarakatan, Prodi Manajemen Pemasyarakatan, dan Prodi Bimbingan Pemasyarakatan. Sedangkan Jurusan Keimigrasian terdiri dari Prodi Manajemen Teknologi Keimigrasian, Prodi Hukum Keimigrasian, dan Prodi Administrasi Keimigrasian.

Pecahnya Kemenkumham menjadi Kemenkum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), dan Kementerian HAM kemudian mengantarkan Poltekpin menginduk ke Kemenkum, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pengayoman Indonesia.

Lebih lanjut, Kementerian Imipas kemudian membentuk Politeknik Imipas, sesuai dengan Peraturan Menteri Imipas No 15 Tahun 2025. Enam prodi pada dua jurusan awal Poltekpin tersebut kemudian ditransisi ke Poltek Imipas, berikut dengan pengalihan dosen, sarana dan prasarana, serta gedung kampus, dikutip dari laman Kemenimipas.

Daftar Prodi Poltek Imipas

Dengan begitu, berikut enam prodi Poltek Imipas:

Jurusan Keimigrasian

Prodi Hukum Keimigrasian
Prodi Administrasi Keimigrasian
Prodi Manajemen Teknologi Keimigrasian.

Jurusan Ilmu Pemasyarakatan

Prodi Teknik Pemasyarakatan
Prodi Bimbingan Pemasyarakatan
Prodi Manajemen Pemasyarakatan.

Berdasarkan pengumuman BKN, sekolah kedinasan Kementerian Imipas juga akan membuka pendaftaran pada seleksi tahun 2026. Dikutip dari laman Facebook resmi Kemenimipas, lulusannya berkesempatan menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Syarat Pendaftaran

Poltekpin Kemenkum maupun Poltek Imipas Kemenimipas belum membuka seleksi pengadaan taruna baru sekolah kedinasannya pada 2025. Kendati demikian, berikut gambaran syarat pendaftar sekolah kedinasan Kemenkumham sebelumnya pada 2024.

WNI
Laki-laki atau perempuan
Pendidikan minimal SMA/sederajat
Usia 17-23 tahun 0 bulan 0 hari per tahangga pendaftaran, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir
Tinggi minimal 160 cm bagi perempuan dan 170 cm bagi laki-laki
Berat badan ideal sesuai hasil pengukuran pada tes kesehatan dan pengamatan fisik
Sehat, tidak cacat fisik atau mental
Bebas dari penggunaan narkoba atau HIV/AIDS
Tidak berkacamata atau softlens
Tidak tuli maupun bisu, buta warna, serta tidak pernah patah tulang
Tidak memiliki tato atau bekas tato dan tidak memiliki tindik atau bekas tindik bagi laki-laki
Tidak memiliki tato atau bekas tato dan tidak memiliki tindik atau bekas tindik, selain di area telinga yang lebih dari sepasang telinga bagi perempuan
Belum pernah menikah secara negara, adat, maupun agama, dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari lurah/kepala desa setempat
Bersedia untuk tidak menikah selama mengikuti masa pendidikan
Belum pernah melahirkan bagi perempuan
Belum pernah memiliki anak biologis bagi laki-laki
Bersedia untuk ditempatkan di seluruh wilayah di Indonesia
Tidak terikat atau menjalani ikatan dinas, maupun pekerjaan di instansi maupun perusahaan lain
Khusus bagi pendaftar formasi pegawai:
- Memenuhi persyaratan formasi umum
- Usia maksimal 25 tahun 0 bulan 0 hari per tangga pendaftaran
- Mendapat persetujuan, dibuktikan dengan surat pengantar dari pejabat pimpinan tinggi baik pimpinan unit eselon II atau kepala kanwil
- Tidak sedang menjalani atau dalam proses pemeriksaan hukum disiplin tingkat sedang hingga berat, dibuktikan dengan surat keterangan bertanda tangan digital sekretaris unit utama, kepala biro, atau kepala kanwil melalui sistem
- Memiliki penilaian prestasi kerja pegawai 2 tahun sebelumnya minimal Baik atau Seusai Ekspektasi
- Membuat sasaran kerja pegawai pada tahun berjalan pada sistem informasi manajemen kepegawaian secara manual
- Jika menjabat fungsional, maka bersedia mundur dari jabatan fungsional saat diterima sebagai calon taruna.