.webp)
Pada Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025 lalu, sekitar 60 ribu calon mahasiswa baru (camaba) tidak melakukan daftar ulang. Menurut Ketua Majelis Rektor PTN Indonesia (MRPTNI), Eduart Wolok, penyebab camaba tidak mendaftar ulang di antaranya uang kuliah tunggal (UKT), diterima di luar pulau sehingga biaya mobilitas tinggi, dan mengejar prodi impian melalui jalur mandiri.
Komisi X DPR RI menyorot hal ini. Mereka menilai, akibat dari fenomena mahasiswa tidak daftar ulang, maka daya tampung perguruan tinggi negeri (PTN) tidak dimanfaatkan secara optimal. Ada sejumlah faktor dari camaba tidak daftar ulang menurut Komisi X DPR, yakni:
- Camaba yang bersangkutan diterima di perguruan tinggi kedinasan atau perguruan tinggi kementerian lain.
- Camaba memilih program studi atau kampus lain.
- Camaba melanjutkan studi ke luar negeri.
- Camaba memiliki kendala ekonomi, termasuk tidak mampu membayar UKT. Faktor ini masih didalami Komisi X DPR RI.
Oleh sebab itu, Komisi X DPR mengusulkan sistem peserta cadangan. Seperti apa mekanismenya?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Usulan Sistem Peserta Cadangan SNPMB
Komisi X mengusulkan agar kursi peserta lolos yang tidak daftar ulang, diisi oleh peserta cadangan sesuai peringkat. Hal ini dinilai dapat mereduksi kursi PTN yang masih kosong dan mengoptimalkan daya tampung PTN. Walau demikian, usulan ini masih butuh dikaji, utamanya terkait kepastian hukum dan mekanismenya pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBT).
Usulan terkait sistem cadangan ini juga sebelumnya telah dikemukakan oleh Dedi Wahidi, anggota Komisi X.
"Di PTN dari kuota yang tersedia tidak terisi semua seperti di Unsri juga. Saya usul supaya bagaimana supaya bangku itu tidak kosong, ada cadangan," jelasnya, dikutip dari E-Media DPR RI.
Ia menilai, peserta yang masuk ke daftar cadangan bisa langsung menggantikan camaba yang mengundurkan diri tanpa harus seleksi ulang. Sehingga, daya tampung yang sudah disediakan PTN bisa dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya mekanisme ini perlu diterapkan supaya tidak ada lagi kursi yang terbuang usai proses seleksi selesai.
"Jadi, kalau ada yang mengundurkan diri, tidak daftar ulang karena diterima di perguruan tinggi lain, langsung diisi, tidak perlu tes ulang. Tidak boleh membiarkan kursi kosong," kata Dedi.
Ketua Komisi X Sorot Faktor Ekonomi
Di samping itu, Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian sempat menyinggung bahwa 60 ribu camaba tidak daftar ulang setara dengan sekitar 10% dari total daya tampung yang disediakan. Maka, hal ini harus jadi perhatian serius.
Hetifah menilai fenomena ini tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu penyebab. Meski ada camaba yang lebih memilih untuk melepas kursi dan mengejar prodi yang didambakan, faktor ekonomi juga persoalan yang nyata.
Ia menyorot banyaknya camaba dari keluarga kurang mampu yang mendaftar dengan harapan mendapatkan KIP Kuliah. Akan tetapi, setelah camaba-camaba tersebut dinyatakan lolos seleksi akademik, justru dinyatakan tidak lolos verifikasi sebagai penerima KIP Kuliah.
"Pada akhirnya mereka harus menghadapi kewajiban membayar UKT reguler yang tidak mampu mereka jangkau sehingga terpaksa tidak melanjutkan proses daftar ulang," kata Hetifah.
"Oleh karena itu, mendorong pemerintah dan perguruan tinggi untuk menjadikan persoalan ini sebagai bahan evaluasi menyeluruh. Penetapan UKT harus benar-benar adil, dan proses penetapan penerima KIP Kuliah harus tepat sasaran," ungkapnya ketika berbindang dengan detikEdu beberapa waktu lalu, dikutip Senin (13/7/2026).
