.webp)
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan akan memanggil panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) buntut dari temuan kecurangan di UTBK-SNBT 2026. Termasuk kecurangan yang dilakukan sindikat joki.
Hetifah menilai kasus perjokian di UTBK-SNBT 2026 bukanlah masalah sederhana. Kasus ini secara langsung berkaitan dengan kredibilitas sistem seleksi nasional untuk masuk perguruan tinggi milik Indonesia.
"Kalau praktik seperti ini terus terjadi, kepercayaan publik bisa tergerus, dan yang paling dirugikan tentu para peserta yang mengikuti proses dengan jujur," katanya dihubungi detikEdu melalui pesan singkat, Kamis (23/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Membentuk Panitia Pengawasan
Hetifah menyebut Komisi X DPR RI sudah membentuk Panja SNPMB untuk proses pengawasan. Melalui Panja inilah Panitia SNPMB dan Kemdiktisaintek akan dipanggil.
"Melalui Panja ini, tentu kami akan memanggil panitia SNPMB dan pihak kementerian terkait guna meminta penjelasan sekaligus mendorong evaluasi menyeluruh," beber Hetifah.
Dalam pemanggilan ini, Komisi X DPR RI akan meminta langkah konkret dari institusi terkait agar kejadian serupa tidak terulang. Dengan demikian, sistem seleksi bisa berjalan secara adil dan dapat dipercaya.
"Tujuannya agar ada langkah konkret yang bisa mencegah kejadian serupa terulang, serta memastikan sistem seleksi berjalan adil dan dapat dipercaya," imbuhnya.
Harus Diproses Secara Hukum
Diketahui temuan kecurangan oleh sindikat joki pada UTBK-SNBT 2026 ditemukan di berbagai kampus. Kampus yang dimaksud, termasuk Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Airlangga (Unair), dan UPN Veteran Jawa Timur.
Hetifah menilai penanganan kejadian ini tidak bisa berhenti pada sanksi administratif semata. Jika terbukti ada unsur penipuan, pemalsuan identitas, atau benar keterlibatan sindikat joki, maka harus diproses secara hukum.
"Penindakan tegas penting untuk menimbulkan efek jera," katanya.
Ia tidak menutup mata bahwa kasus sindikat joki dan kecurangan lainnya selalu muncul setiap tahun pada pelaksanaan UTBK-SNBT. Untuk itu, menurutnya, ini adalah sinyal bahwa sistem pengawasan dan daya tekan sanksi perlu dibenahi.
"Bukan hanya soal berat-ringannya hukuman, tapi juga konsistensi penegakan, kemampuan deteksi dini, serta edukasi kepada peserta," ungkapnya.
Ke depan, ia meminta penguatan sistem UTBK-SNBT. Salah satu upaya dilakukan dengan memanfaatkan teknologi terkini.
"Ke depan, penguatan sistem, termasuk pemanfaatan teknologi seperti verifikasi biometrik, perlu dipertimbangkan," tandas Hetifah.
