Ada sesuatu yang terasa pucat dalam wajah pendidikan Indonesia. Bukan karena kita kekurangan gedung sekolah, kurikulum, seminar, pelatihan, atau jargon baru. Justru sebaliknya: kita mungkin terlalu kaya akan semuanya. Yang miskin adalah keberanian untuk memastikan bahwa semua teori itu benar-benar tiba di ruang kelas.
Saya pernah menjadi guru selama sepuluh tahun di luar Jawa. Dari pengalaman itu, saya sulit percaya ketika pendidikan Indonesia dibicarakan seolah-olah berada dalam satu ruang yang sama. Kita sering membuat kebijakan pendidikan dari atas meja, lalu membayangkan bahwa meja itu berdiri di seluruh Indonesia. Padahal Indonesia bukan satu halaman sekolah. Indonesia adalah ribuan kondisi yang berbeda.
Ada sekolah yang sibuk memikirkan penggunaan kecerdasan buatan dalam pembelajaran. Di tempat lain, guru masih harus memikirkan apakah hari ini listrik menyala, apakah sinyal internet cukup kuat, apakah buku datang tepat waktu, atau apakah murid dapat hadir karena harus membantu orang tua bekerja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Maka ketika kita berbicara tentang "pemerataan kualitas pendidikan", pertanyaannya sederhana: pemerataan yang mana?
Jangan-jangan kita terlalu sering menyamakan standar, tetapi lupa memperhatikan titik berangkat.
Pendidikan Tidak Dimulai dari Garis yang Sama
Indonesia memiliki kurikulum nasional, standar nasional, asesmen nasional, dan berbagai indikator keberhasilan. Semuanya terdengar baik. Namun seorang guru di kota besar dan seorang guru di daerah terpencil tidak sedang berlari dari garis start yang sama.
Yang satu memiliki akses buku, laboratorium, internet, pelatihan, komunitas belajar, bahkan pilihan sekolah. Yang lain mungkin mengajar beberapa mata pelajaran sekaligus, menghadapi keterbatasan sarana, dan bekerja dalam lingkungan yang membuat sekolah bertahan hidup saja sudah merupakan prestasi.
Lalu kita mengukur mereka dengan instrumen yang hampir sama.
Di sinilah pendidikan kita kadang terasa seperti pertandingan lari yang aneh. Sebagian peserta diberi sepatu, lintasan, pelatih, dan minuman energi. Sebagian lainnya diminta berlari tanpa alas kaki di jalan berbatu. Setelah itu, kita mengumumkan siapa yang 'berprestasi' dan siapa yang 'tertinggal'.
Yang tertinggal kemudian diminta meningkatkan kualitas.
Kalimat itu terdengar mulia, tetapi bisa menjadi kejam jika negara tidak terlebih dahulu bertanya: kualitas dengan sumber daya apa?
Banyak Teori, Sedikit Pelaksanaan
Pendidikan Indonesia tidak pernah miskin gagasan. Hampir setiap pergantian kebijakan melahirkan istilah baru. Ada pendidikan karakter, pembelajaran abad ke-21, kompetensi, literasi, numerasi, profil pelajar, pembelajaran berdiferensiasi, digitalisasi, sekolah penggerak, hingga kini kecerdasan buatan.
Kita sangat pandai membuat istilah.
Masalahnya, ruang kelas sering kali tidak bergerak secepat ruang seminar.
Guru datang ke pelatihan, mencatat konsep baru, mengisi lembar refleksi, membuat rencana tindak lanjut, lalu pulang ke sekolah. Di sana ia kembali berhadapan dengan kenyataan: jumlah murid terlalu banyak, administrasi menumpuk, sarana terbatas, beban mengajar tinggi, dan tuntutan dari berbagai arah.
Akhirnya, teori yang seharusnya membebaskan guru justru menjadi tambahan pekerjaan.
Pendidikan kita tampaknya memiliki kebiasaan aneh: setiap kali menemukan masalah, kita membuat program baru. Ketika program belum berhasil, kita membuat istilah baru. Ketika istilah belum dipahami, kita mengadakan pelatihan. Ketika pelatihan selesai, kita meminta laporan.
Dan ketika laporan sudah lengkap, masalah di kelas sering kali masih tetap di sana.
Barangkali pendidikan Indonesia tidak kekurangan inovasi. Kita kekurangan konsistensi untuk menjalankan inovasi sampai tuntas.
Kurikulum Boleh Berganti, Tetapi Kenyataan Guru Tidak Boleh Diabaikan
Kita sering menganggap perubahan kurikulum sebagai tanda kemajuan. Bisa jadi. Namun perubahan tidak otomatis berarti perbaikan.
Guru membutuhkan arah yang cukup stabil untuk membangun praktik pendidikan. Sekolah membutuhkan waktu untuk memahami, mencoba, gagal, memperbaiki, dan menemukan cara yang sesuai dengan konteksnya.
Pendidikan bukan aplikasi telepon genggam yang setiap tahun harus diperbarui versinya.
Terlalu sering kita mengubah kerangka, tetapi lupa memperkuat fondasi. Guru belum selesai memahami satu pendekatan, pendekatan lain sudah datang. Administrasi berganti. Istilah berganti. Format berganti. Sementara persoalan mendasar-ketimpangan kualitas guru, fasilitas, kepemimpinan sekolah, dan dukungan bagi daerah-terus berjalan dengan wajah lama.
Akibatnya, guru menjadi ahli beradaptasi terhadap kebijakan, tetapi belum tentu diberi kesempatan cukup untuk menjadi ahli dalam mendidik.
Padahal inti pendidikan tidak pernah berubah: seorang manusia membantu manusia lain bertumbuh.
Jangan Samakan Indonesia, Kalau Tidak Pernah Menyamakan Kesempatannya
Mungkin inilah kekeliruan terbesar kita. Kita ingin kualitas pendidikan yang sama di seluruh Indonesia, tetapi belum sungguh-sungguh memberikan kesempatan yang setara.
Pendidikan di Indonesia terlalu besar untuk dikelola hanya dengan logika "satu kebijakan untuk semua". Standar nasional memang diperlukan. Tetapi pelaksanaannya harus memiliki kepekaan terhadap konteks.
Sekolah di Jakarta tidak sama dengan sekolah di pedalaman Kalimantan. Sekolah di Jawa tidak selalu menghadapi persoalan yang sama dengan sekolah di Nusa Tenggara, Maluku, atau Papua. Bahkan dalam satu kota pun terdapat jurang antara sekolah yang serba cukup dan sekolah yang sekadar bertahan.
Karena itu, pemerataan bukan berarti semua sekolah harus melakukan hal yang sama.
Pemerataan berarti setiap anak, di mana pun ia lahir, memperoleh kesempatan yang layak untuk berkembang.
Ini perbedaan yang penting.
Negara boleh memiliki standar yang tinggi. Tetapi negara juga harus menyediakan jembatan agar semua sekolah dapat menuju standar itu. Tidak cukup hanya menunjuk garis finis dan berkata, "Silakan berlomba."
AI dan Masa Depan: Jangan Sampai Kita Membicarakan Langit, Ketika Atap Bocor
Kini pendidikan sedang menghadapi gelombang baru, yakni kecerdasan buatan. Kita mulai membicarakan bagaimana AI akan mengubah cara belajar, cara mengajar, bahkan masa depan profesi guru.
Diskusi itu penting.
Namun ada ironi yang tidak boleh kita abaikan. Jangan sampai sebagian sekolah sibuk mendiskusikan prompt engineering, sementara sebagian lainnya masih berjuang mendapatkan akses dasar terhadap teknologi.
Jangan sampai kita terlalu cepat berbicara tentang pendidikan masa depan, tetapi lupa membereskan ketimpangan pendidikan masa kini.
AI memang bisa membantu guru. Teknologi dapat memperluas akses belajar. Platform digital dapat membuka sumber pengetahuan. Tetapi teknologi tidak akan secara otomatis menyelesaikan ketidakadilan.
Bahkan tanpa kebijakan yang tepat, teknologi justru dapat memperlebar jurang. Anak yang sudah memiliki perangkat, koneksi, pendampingan, dan lingkungan belajar akan semakin maju. Sementara yang tidak memiliki semuanya akan semakin tertinggal.
Teknologi dapat mempercepat pendidikan. Tetapi pertanyaannya: siapa yang ikut dipercepat, dan siapa yang ditinggalkan?
Pendidikan Membutuhkan Lebih Sedikit Slogan, Lebih Banyak Kehadiran
Mungkin pendidikan Indonesia tidak membutuhkan terlalu banyak jargon baru. Yang dibutuhkan adalah kehadiran negara yang lebih nyata di ruang-ruang pendidikan.
Hadir dalam bentuk guru yang didukung, bukan sekadar dituntut.
Hadir dalam bentuk kepala sekolah yang diberi ruang memimpin, bukan hanya mengurus administrasi.
Hadir dalam bentuk kebijakan yang tidak berubah sebelum kebijakan sebelumnya sempat berakar.
Hadir dalam bentuk anggaran yang benar-benar menjangkau kebutuhan pembelajaran.
Dan terutama, hadir dengan kesadaran bahwa seorang anak di pulau kecil memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu seperti anak yang tinggal beberapa kilometer dari pusat kekuasaan.
Selama ini kita terlalu sering bertanya: "Bagaimana meningkatkan mutu pendidikan?"
Barangkali pertanyaan yang lebih mendasar adalah: "Apakah kita sungguh-sungguh bersedia menciptakan kondisi agar mutu itu mungkin terjadi?"
Karena kualitas pendidikan tidak lahir dari slogan. Ia tumbuh dari guru yang dihargai, sekolah yang didukung, kebijakan yang konsisten, dan keberanian untuk melihat kenyataan apa adanya.
Pendidikan Indonesia tidak kekurangan mimpi. Kita memiliki terlalu banyak dokumen yang menjanjikan masa depan.
Yang kita perlukan sekarang adalah sesuatu yang lebih sederhana, tetapi jauh lebih sulit: berhenti mengubah mimpi setiap beberapa tahun dan mulai membangun jalan untuk mencapainya.
Sebab pendidikan yang baik tidak lahir dari teori yang paling canggih.
Ia lahir ketika teori akhirnya sampai ke kelas-dan benar-benar bekerja untuk anak-anak Indonesia.
Mungkin wajah pendidikan Indonesia hari ini memang terasa pucat pasi. Tetapi yang lebih mengkhawatirkan bukanlah pucatnya. Yang lebih berbahaya adalah jika kita terus sibuk mengecat wajahnya, sementara tubuhnya sedang sakit.
*) Odemus Bei Witono
Kolumnis dan Pemerhati Pendidikan
Direktur Perkumpulan Strada
Simak Video "Video AI Bikin Konsumsi Air Dunia Melejit: Dampaknya Bisa Kekeringan!"
[Gambas:Video 20detik] (nwk/nwk)
