MBG Dikeluarkan dari Anggaran Pendidikan Mulai 2028, Apa Pertimbangan MK?

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG dikeluarkan dari pos anggaran pendidikan. Pemisahan tersebut paling lambat diterapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2028

MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara (TB Nusantara) serta lima pemohon perseorangan. Para pemohon menguji Penjelasan Pasal 22 ayat 3 UU APBN Tahun 2025. Mereka mempersoalkan program makan bergizi dimasukkan dalam pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan yang disebutkan dalam penjelasan tersebut.

Dalam amar putusan yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo, MK menyatakan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai hanya berlaku untuk APBN Tahun Anggaran 2026.

"Sehingga untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun-tahun berikutnya anggaran program makan bergizi yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan dan pemisahan dimaksud berlaku paling lambat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2028 atau paling lama 2 (dua) tahun sejak Putusan a quo diucapkan'," ucap Ketua MK Suhartoyo dalam Sidang Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026, Kamis (30/7/2026).

Apa Pertimbangan MK?

1. Program MBG Tidak Termasuk Pembiayaan Komponen Utama Pendidikan

Dalam pertimbangan MK, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan alokasi anggaran pendidikan sebesar minimal 20% ditujukan untuk membiayai komponen inti penyelenggaraan pendidikan. Komponen tersebut meliputi kebutuhan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, hingga evaluasi serta pengembangan pendidikan.

Menurut Mahkamah, pembiayaan program MBG tidak termasuk dalam komponen utama pendidikan tersebut sehingga tidak semestinya dihitung sebagai bagian dari anggaran pendidikan.

"Penting bagi Mahkamah untuk menegaskan, alokasi dana pendidikan sekurang-kurangnya 20% dimaksudkan untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan yang antara lain, yaitu peserta didik; pendidik dan tenaga kependidikan; sarana dan prasarana; kurikulum; serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Pembiayaan atas komponen utama tersebut, tidak termasuk pembiayaan untuk program MBG," ucap Hakim Enny.

2. Adanya Perluasan Makna "Operasional Penyelenggaraan Pendidikan"

Selain itu, MK menilai Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang APBN Tahun 2026 yang memasukkan pendanaan program MBG sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan pendidikan telah memperluas makna frasa "operasional penyelenggaraan pendidikan".

Perluasan tersebut dinilai berdampak tidak terpenuhinya prinsip mandatory spending pendidikan dan constitutional mandatory sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) UUD Tahun 1945, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Atas dasar itu, Mahkamah menyatakan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 tetap konstitusional secara bersyarat. Artinya, ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang anggaran Program MBG dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam penyusunan APBN setelah Tahun Anggaran 2026.

Selain telah menciptakan ketidakpastian hukum, perluasan makna juga telah menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban negara dalam memenuhi prioritas anggaran pendidikan sebagaimana diperintahkan oleh konstitusi, khususnya Pasal 31 ayat (4) UUD Tahun 1945.

Dalam hal ini, intervensi negara dengan membebankan anggaran MBG kepada anggaran pendidikan sesungguhnya secara tidak langsung merupakan "cara" agar anggaran pendidikan dapat mencapai angka sekurang-kurangnya 20% sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (4) UUD Tahun 1945.

Menurut Mahkamah, cara demikian justru berpotensi menghambat upaya negara dalam menyelesaikan sejumlah permasalahan yang masif di berbagai sektor pendidikan, misalnya terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dan pemenuhan gaji/tunjangan guru yang merupakan unsur penting dalam operasional penyelenggaraan pendidikan.

"Berkenaan dengan hal tersebut dikarenakan adanya perluasan makna sebagai implikasi dari penyebutan program makan bergizi dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU 17/2025, maka menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU 17/2025 telah menciptakan ketidakpastian hukum yang adil dan telah menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban negara dalam memenuhi prioritas anggaran sebagaimana diperintahkan oleh konstitusi, khususnya dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945," Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh.

Mahkamah juga menganggap perluasan definisi dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN Tahun 2026 merupakan bentuk nyata merumuskan makna baru melalui bagian penjelasan yang justru melampaui batasan yang diperbolehkan atas isi penjelasan suatu norma yang termuat pada batang tubuh pasal.

"Bahkan, upaya menyematkan program MBG sebagai penjelasan operasional penyelenggaraan pendidikan dapat dimaknai sebagai rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap batang tubuh. Secara prinsip, dalam peraturan perundang-undangan, kedudukan penjelasan pasal hanya berfungsi untuk menerangkan atau memperjelas norma yang sudah dirumuskan dalam batang tubuh, bukan untuk menambah, mengubah, apalagi memperluas substansi pengaturan," terang Daniel.