.webp)
Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengkaji peluang pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini sebagai salah satu upaya memperkuat efektivitas penyelenggaraan program di lapangan.
"Berbagai skema terus kami kaji agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis semakin efektif, efisien, dan mampu menjangkau penerima manfaat dengan tetap mengutamakan standar keamanan pangan, kualitas gizi, serta tata kelola yang baik," ujar Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari usai mengikuti Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan, Rabu (15/7) dalam keterangan tertulis yang diterima Kamis (16/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agustina mengatakan bahwa kajian ini merupakan bagian dari proses evaluasi dan penyempurnaan tata kelola Program MBG yang saat ini dilakukan sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Menurut Agustina, pelibatan kantin sekolah masih berada pada tahap kajian bersama kementerian dan lembaga terkait. Kajian itu mencakup berbagai aspek, mulai dari kesiapan sarana dan prasarana, kapasitas pengelolaan, standar higiene dan sanitasi, hingga mekanisme pengawasan agar pelaksanaannya tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.
BGN menegaskan bahwa setiap pengembangan skema pelaksanaan Program MBG akan dilakukan secara bertahap, berbasis hasil kajian, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian. Seluruh keputusan nantinya akan mempertimbangkan efektivitas program sekaligus kepentingan terbaik bagi peserta didik sebagai penerima manfaat.
Melalui proses evaluasi yang komprehensif dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, BGN berharap Program MBG dapat terus berkembang menjadi program yang adaptif, berkualitas, dan mampu mendukung peningkatan status gizi generasi muda Indonesia secara berkelanjutan.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI Abdul Mu'ti mengungkap pihaknya telah mendiskusikan beberapa masukan terkait program MBG bersama Kepala BGN Nanik S Deyang saat bertandang ke kantor Kemendikdasmen pada Rabu (1/7/2026) lalu.
Sejumlah masukan yang dibahas dalam diskusi antara Mendikdasmen dan Kepala BGN antara lain terkait perbaikan penyaluran MBG agar lebih tepat sasaran dan efektif, mulai dari distribusinya melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga opsi memanfaatkan kantin sekolah.
Pertemuan antara Kemendikdasmen dan BGN belum menghasilkan keputusan apa pun karena tetap harus menunggu keputusan Presiden bersama Kepala BGN.
"Jadi semuanya belum ada keputusan, masih berupa diskusi dan akhirnya nanti tentu saja Pak Presiden bersama BGN yang memutuskan," kata Mu'ti.
Presiden Prabowo Subianto mempersilakan opsi pelaksanaan MBG melalui alternatif lain, termasuk kantin sekolah. Prabowo mempersilakan opsi tersebut dikaji mendalam.
"Kan kalau menurut Perpres 115, skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Baca ya Perpres 115 ya. Pak Presiden pun tadi mengatakan 'silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh'," kata Agustina menjawab pertanyaan wartawan mengenai usulan pelibatan kantin sekolah usai rapat di Istana kemarin, seperti dilansir dari detikNews.
