.webp)
Sejumlah SD negeri di berbagai daerah kekurangan murid baru kelas 1 pada tahun ajaran baru 2026/2027. Ketua DPR RI Puan Maharani turut menyorot hal ini dan mengingatkan agar pemerintah melakukan evaluasi.
"Munculnya sejumlah sekolah dasar negeri yang tidak memperoleh siswa baru di berbagai daerah harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali peta layanan pendidikan dasar nasional," kata Puan melalui keterangan tertulis pada Rabu (15/7/2026).
Ia meminta pemerintah melakukan pengecekan dan kajian lebih mendalam, apakah ini merupakan gejala umum yang terjadi secara nasional atau hanya kasuistik di beberapa daerah. Apabila kasuistik, menurutnya maka perlu ada pendekatan yang lebih khusus sesuai dengan kriteria setiap daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain, jika krisis jumlah murid ini merupakan masalah nasional, maka menurutnya tidak cukup hanya dengan menutup atau menggabungkan sekolah.
"Karena ini menyangkut tanggung jawab negara dalam menjamin setiap anak memperoleh pendidikan dasar yang mudah dijangkau, berkualitas, dan sesuai kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Usulan Puan Terkait Sekolah Kekurangan Murid
Puan menilai sekolah yang krisis murid menunjukkan sejumlah persoalan sekaligus. Di satu wilayah, penyebabnya bisa jadi penurunan jumlah anak usia sekolah. Di wilayah lain, persoalannya bisa jadi berkaitan dengan perpindahan penduduk, distribusi sekolah yang tidak lagi sesuai perkembangan permukiman, atau penurunan kepercayaan orang tua terhadap mutu dan karakter layanan sekolah negeri.
Ia menegaskan pemerintah tidak boleh menerapkan satu solusi yang sama untuk semua daerah. Puan mengusulkan agar pemerintah menyusun peta nasional kebutuhan satuan pendidikan berbasis desa dan kecamatan sengan sejumlah integrasi data.
"Pemerintah perlu segera menyusun peta nasional kebutuhan satuan pendidikan, berbasis desa dan kecamatan dengan mengintegrasikan data jumlah anak usia sekolah, tren kelahiran, perkembangan permukiman, kapasitas sekolah, jarak tempuh, kondisi geografis, dan proyeksi penduduk sedikitnya untuk sepuluh tahun ke depan," jelasnya.
Peta dasar tersebut kemudian harus jadi dasar evaluasi eksistensi sekolah. Mantan Menko PMK itu menyebut, evaluasi menentukan sekolah yang perlu direvitalisasi dikembangkan menjadi sekolah rujukan, digabung, atau tetap dipertahankan karena punya fungsi strategis untuk akses pendidikan masyarakat.
"Kebijakan efisiensi tidak boleh mengorbankan hak anak. Apabila penggabungan sekolah dinilai menjadi pilihan, Pemerintah wajib lebih dahulu memastikan adanya transportasi sekolah yang aman," kata Puan.
"Termasuk waktu tempuh yang wajar, kesiapan sekolah penerima, serta jaminan bahwa anak dari keluarga rentan tidak putus sekolah karena lokasi pendidikan menjadi semakin jauh," lanjutnya.
Ia menegaskan keputusan pemerintah tidak boleh hanya didasarkan pada jumlah murid atau biaya operasional.
Layanan Sekolah Negeri Juga Perlu Dipastikan
Puan menambahkan, sekolah negeri juga perlu bertransformasi agar kembali relevan dengan harapan masyarakat. Ia menyorot pentignya pemerintah dalam memperbaiki kualitas pembelajaran, penguatan karakter dan pendidikan keagamaan, kompetensi guru, keamanan sekolah, serta komunikasi dengan orang tua.
"Negara tidak dapat meminta masyarakat memilih sekolah negeri tanpa memastikan sekolah tersebut benar-benar menawarkan layanan yang dipercaya dan dibutuhkan keluarga," sebut Puan.
Ia memastikan DPR akan mengawal agar penataan sekolah dasar dilaksanakan sebagai reformasi layanan pendidikan, tidak sekadar pengurangan jumlah satuan pendidikan.
"Ukuran keberhasilannya bukan berapa banyak sekolah yang digabung, melainkan apakah setiap anak tetap memiliki akses yang mudah dan memperoleh pendidikan dasar dengan mutu yang lebih baik," ungkapnya.
