.webp)
Kepala Staf (Kastaf) Kepresidenan, Dudung Abdurachman menyebut program revitalisasi sekolah telah membantu warga sekitar mendapatkan pekerjaan. Sejak 2025 hingga saat ini, revitalisasi telah mempekerjakan sebanyak 380 ribu orang.
"Untuk program revitalisasi di satu sekolah saja ini melibatkan 24 pekerja, sehingga jika ditotal dengan jumlah pelaksanaan revitalisasi ini 16.139 sekolah maka program ini telah menyerap lapangan pekerjaan sekitar 380.000 lebih," kata Dudung saat meninjau revitalisasi di SMP Muhammadiyah 16, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/5/2026).
"Jadi banyaklah lapangan kerja yang bisa sekarang terbuka," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Urusan mempekerjakan warga sekitar dalam proyek revitalisasi merupakan kewenangan dari sekolah penerima manfaat. Hal ini menurut Dudung selaras dengan prinsip revitalisasi yakni swakelola.
"Jadi swakelola dikerjakan oleh tukangnya dari tim (SMP) Muhammadiyah sendiri, sehingga tidak ada markup, tidak ada korupsi, ya betul-betul ingin membangun," katanya.
Dana Disalurkan Langsung ke Kepsek
Dudung menambahkan, dana revitalisasi disalurkan langsung kepada kepala sekolah. Upaya ini bertujuan untuk mencegah perpanjangan tangan atau tindakan korupsi selama proses revitalisasi.
"Dan ini anggarannya itu langsung diserahkan ke kepala sekolah, kepala sekolah kemudian swadaya. Jadi swakelola ya," kata Dudung.
Pada tahun ini, revitalisasi menyasar 71.000 sekolah yang butuh perbaikan. Revitalisasi dilakukan untuk memperbaiki infrastuktur hingga pengadaan kebutuhan tambahan di sekolah.
"Dan nanti ke depan tahun 2026 ini sudah 71.000 sekolah yang akan dibangun. Dan baru 11.000 sekolah (yang) anggarannya ada, yang sudah siap, dan yang sisanya berarti nanti akan di-ABT-kan (Anggaran Biaya Tambahan)," tutur Dudung.
"Termasuk perabotan-perabotan sarana dan prasarana ya, ini banyak ya. Jadi ada program ini tidak hanya sekadar sekolah saja, tetapi justru alat-alat lain yang mendukung. Ini smart board juga ini termasuk meja," tambahnya.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti pada kesempatan sebelumnya mengatakan anggaran untuk revitalisasi tahun 2026 sebesar Rp 14 triliun, yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Mu'ti, sistem swakelola ini menjadikan sekolah terlibat langsung dalam pembangunan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, masyarakat sekitar dapat diberdayakan.
(cyu/twu)
