.webp)
Kepala Staf (Kastaf) Kepresidenan, Dudung Abdurachman mengatakan, pemerintah memastikan dana revitalisasi digunakan secara tepat sasaran. Salah satu caranya dengan menyalurkan langsung dana bantuan kepada kepala sekolah satuan pendidikan penerima manfaat.
"Jadi sekarang itu dari tahun 2025 itu sudah 16.167 sekolah yang dibangun. Artinya ada direvitalisasi, yang ini totalnya Rp 1,2 miliar. Dan ini anggarannya itu langsung diserahkan ke kepala sekolah," kata Dudung di SMP Muhammadiyah 16 Jakarta, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/5/2026).
Ia menjelaskan, dalam melaksanakakan program revitalisasi ini, pemerintah menerapkan sistem swakelola. Skema ini memungkinkan satuan pendidikan untuk terlibat langsung dalam proses perbaikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi swakelola dikerjakan oleh tukangnya dari tim (SMP) Muhammadiyah sendiri, sehingga tidak ada markup, tidak ada korupsi, ya betul-betul ingin membangun. Dan nanti ke depan tahun 2026 ini sudah 71.000 sekolah yang akan dibangun. Dan baru 11.000 sekolah anggarannya ada, yang sudah siap, dan yang sisanya berarti nanti akan di-ABT-kan (Anggaran Biaya Tambahan)," kata Dudung.
Dengan swakelola ini, sekolah dapat melibatkan warga sekitar untuk dipekerjakan. Sekolah juga bisa mengatur eksekusi revitalisasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.
Transparansi Anggaran Revitalisasi
Dalam memastikan transparansi dana revitalisasi tersalurkan dengan baik, pemerintah melakukan peninjauan dan pengecekan berkala kepada satuan pendidikan penerima.
"Ya akan ada pengecekan, ada. Kita pun langsung pengecekan juga. Jadi kita ada audit secara total juga, dari Muhammadiyah ada, dari kementerian ada, dari BPKP juga ada," katanya.
Dudung memastikan pihaknya melakukan pengawasan langsung. Ia menjamin siswa dapat merasakan dampak dari revitalisasi dengan maksimal.
"Saya mengecek di lapangan apakah ada kesulitan, apakah ada hambatan masalah birokrasi. Nah, ini yang saya pastikan. Jadi Bapak Presiden Prabowo ingin
anak-anak Indonesia ini belajar di ruang kelas yang aman, layak, aman, dan siap menghadapi masa depan yang akan nantinya bersaing dengan dunia luar," katanya.
"Jadi ini dari Dikdasmen diawasi, terutama dari provinsi, kemudian kotamadya, bahkan dari yayasannya sendiri ya, dari Muhammadiyah juga diawasi. Kalau kita nanti kalau misalnya ada hal-hal yang perlu ada peningkatan, ini KSP nanti akan mengecek," sambung Dudung.
