Di antara momen perayaan Hari Pendidikan Nasional, ribuan siswa di berbagai pelosok Indonesia masih belajar di bawah atap yang bocor, menggunakan buku teks yang terbit sebelum mereka lahir, dan duduk di depan guru yang bergaji di bawah upah minimum regional. Di saat yang sama, di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta dan Bandung, sekolah-sekolah swasta bertarif puluhan juta per tahun menawarkan kurikulum internasional, fasilitas laboratorium sains mutakhir, dan konsultasi universitas luar negeri sejak kelas tujuh.
Dua kenyataan itu hidup berdampingan dalam satu negara, di bawah satu konstitusi yang sama, pada hari yang sama. Itulah wajah Hari Pendidikan Nasional kita yang sesungguhnya, bukan wajah yang tercetak di spanduk upacara, melainkan wajah yang tampak bila kita berani melihat ke arah yang benar.
Di titik ini jelas bahwa Hardiknas bukan sekadar momen seremonial yang perlu dirayakan dengan upacara bendera dan orasi kepala dinas. Ia adalah cermin yang-jika kita berani menatapnya-memperlihatkan betapa jauh jarak antara cita-cita Ki Hajar Dewantara dan realitas sistem pendidikan kita hari ini. Namun saya percaya, justru karena kita tahu jaraknya, kita memiliki kompas yang cukup untuk berjalan ke arah yang benar. Masalahnya bukan pada ketiadaan arah, melainkan pada keberanian untuk melangkah.
Ki Hajar Dewantara merumuskan konsep Tri Pusat Pendidikan yang meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat, sebagai satu ekosistem yang saling menopang. Ia tidak membayangkan sekolah sebagai mesin produksi nilai ujian, melainkan sebagai ruang pembentukan manusia merdeka.
"Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah," demikian semangat yang ia tinggalkan. Sebuah visi yang jauh lebih radikal dari yang kita sadari, karena ia menempatkan pendidikan bukan sebagai hak istimewa, melainkan sebagai nafas kehidupan bermasyarakat.
Namun sistem yang kita warisi hari ini justru bergerak ke arah sebaliknya. Pendidikan yang tersentralisasi, terstandarisasi, dan-perlahan tapi pasti-terkomodifikasi. Data Badan Pusat Statistik tahun 2023 menunjukkan bahwa angka putus sekolah di tingkat SMP masih mencapai sekitar 1,87 persen secara nasional, dan di tingkat SMA angkanya lebih tinggi lagi.
Di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan sebagian Kalimantan, angka-angka itu jauh lebih muram dari rata-rata nasional. Di beberapa kabupaten, rasio guru terhadap murid masih jauh dari standar layak, sementara banyak sekolah dasar negeri di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) hanya memiliki dua hingga tiga guru tetap untuk seluruh jenjang kelas. Ini bukan statistik abstrak. Ini adalah nama-nama anak yang tidak kita kenal, tetapi sistem kita gagal untuk hadir bagi mereka.
Simak Video "Video: Makna Pendidikan ala Ki Hajar Dewantara"
(nwk/nwk)