.webp)
Lebih dari separuh negara di dunia kini melarang penggunaan HP di sekolah. Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) mencatat, kebijakan ini diterapkan di 114 sistem pendidikan yang mewakili 58 persen negara sedunia.
Berdasarkan Global Education Monitoring (GEM) Report awal pada Juni 2023, kebijakan larangan HP di sekolah baru diterapkan oleh sebagian kecil negara, yakni 24 persen. Angkanya kemudian meningkat menjadi 40 persen pada awal 2025.
Lalu, pada laporan GEM Maret 2026, persentasenya melonjak hampir 20 persen. Beberapa negara yang baru-baru ini bergabung dan menerapkan larangan nasional antara lain Bolivia, Kosta Rika, Kroasia, Georgia, Maladewa, dan Malta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dilansir dari laman resminya, peningkatan pesat ini menurut tim peneliti mencerminkan tumbuhnya kekhawatiran terhadap penurunan konsentrasi siswa di kelas, cyberbullying, dan pengaruh lingkungan digital secara luas terhadap anak-anak.
Aturan HP di Sekolah Bisa Fleksibel
Meski trennya meningkat, kebijakan ini ternyata lebih fleksibel daripada sekadar larangan mutlak. Contohnya, di Prancis, negara yang pertama melarang HP di pendidikan dasar dan menengah, pembahasan soal aturan lanjutan larangan HP di sekolah masih berlangsung.
Dalam banyak kasus, larangan berlaku selama jam sekolah atau di dalam kelas. Beberapa di negara masih mengizinkan HP untuk tujuan pendidikan, bagi kelompok siswa tertentu seperti penyandang disabilitas atau yang sedang sakit, atau mewajibkan ponsel dimatikan dan disimpan.
Laporan ini juga menyoroti bahwa tidak semua pemerintah memilih jalur larangan mutlak berskala nasional. Beberapa negara justru mewajibkan sekolah untuk menyusun kebijakan pembatasan ponsel secara mandiri.
Pendekatan desentralisasi ini mendelegasikan tanggung jawab langsung kepada kepala sekolah dan pendidik. Indonesia termasuk negara yang menerapkan pendekatan ini, bersama Kolombia, Estonia, Lituania, Islandia, Peru, Serbia, Polandia, Komoro, dan Filipina.
Aturan Lokal-Pembatasan Medsos di Sekolah
Di beberapa negara dengan sistem pendidikan yang tidak terpusat, pembatasan sering dimulai dari tingkat daerah. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, yang tidak memiliki larangan nasional, 39 negara bagian telah mewajibkan distrik sekolah memiliki kebijakan pembatasan HP di kelas.
"Sebagian besar negara bagian lain juga telah mengajukan rancangan undang-undang untuk mengatur penggunaan ponsel. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan sering dimulai secara lokal sebelum menyebar secara nasional," tulis laporan tersebut.
Laporan itu menegaskan kesejahteraan emosional sangat penting bagi kesuksesan akademik siswa. Dampak media sosial terhadap hal ini disebut sangat menonjol, terutama pada anak perempuan.
Temuan ini mengungkap bahwa anak yang aktif menggunakan media sosial sejak usia 10 tahun cenderung mengalami memburuknya kesulitan sosio-emosional saat dewasa, sementara tren ini tidak terlihat pada anak laki-laki.
(crt/twu)
