Pemerintah hendak melakukan efisiensi anggaran dikarenakan kenaikan harga minyak yang diakibatkan perang antara Israel-Amerika Serikat (AS) dan Iran. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan efisiensi bisa berupa pemangkasan anggaran belanja barang dan jasa di kementerian/lembaga (K/L).
Selain itu, efisiensi bisa berupa pemangkasan program-program nonprioritas K/L masing-masing. Ia menyampaikan, meski demikian, seluruh rencana efisiensi akan dilaporkan lebih dulu ke Presiden Prabowo sebelum ditindaklanjuti.
"Masing-masing K/L juga ada program nanti yang bisa disisir. Jadi mungkin itu saja yang kita persiapkan sampai saat sekarang. Nanti sesudah datanya diselesaikan dan sudah dilaporkan ke Bapak Presiden, nanti baru kita umumkan lagi kepada teman-teman," jelasnya, dikutip dari detikFinance.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Airlangga menekankan anggaran program prioritas seperti MBG ataupun Koperasi Desa Merah Putih tidak akan dipotong. Sebab, program-program ini dinilai sebagai investasi jangka panjang.
Komisi X DPR Minta Anggaran Pendidikan Tak Dipotong
Terkait pemangkasan anggaran ini, Komisi X DPR mendukung rencana efisiensi tersebut, tetapi juga meminta agar anggaran pendidikan tidak ikut dipotong.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menekankan anggaran pendidikan jangan sampai jadi sasaran karena berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ia menyebut pendidikan merupakan investasi jangka panjang bangsa.
"Jika anggaran pendidikan dipangkas, maka dampaknya akan langsung dirasakan dalam proses pembelajaran, mulai dari keterbatasan fasilitas, berkurangnya program peningkatan kompetensi guru, hingga terganggunya berbagai program strategis pendidikan," ungkapnya di Jakarta pada Selasa (17/3/2026), dikutip dari Antara.
Ia menilai amanat konstitusi terkait alokasi anggaran pendidikan adalah hal yang penting. Menurutnya setiap kebijakan fiskal perlu tetap berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan nasional.
Komisi X DPR Akan Bahas dengan Kementerian Terkait
Lalu juga akan memastikan Komisi X DPR RI akan segera membahas secara intensif tentang hal ini bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) sebagai komitmen pengawasan.
Ia menuturkan, DPR akan membahas dan melakukan kajian menyeluruh soal efisiensi anggaran. Pihaknya juga akan memastikan sektor pendidikan tidak terdampak secara signifikan.
Lalu menilai efisiensi anggaran menjadi langkah yang tepat dan rasional untuk menjaga stabilitas fiskal negara. Ia menegaskan pemerintah perlu mengambil langkah partisipatif untuk memastikan ruang fiskal tetap terjaga supaya berbagai program prioritas nasional tetap berjalan secara berkelanjutan.
Wakil Komisi X DPR RI ini juga menyebut efisiensi saat ini penting dilakukan untuk menjaga kesehatan fiskal dan memastikan defisit APBN terkendali.
(nah/nah)











































