.webp)
Anak-anak disebut jadi kelompok yang rentan terpapar konten tentang radikalisme bahkan dijerat jadi anggota terorisme melalui media sosial. Untuk itu, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mengimbau agar kegiatan mereka di media sosial harus dipantau orang tua.
Juru bicara Densus 88 Antiteror Polri, AKBP Mayndra Eka Wardhana menyebut kelompok teror kerap menggunakan media sosial hingga game online untuk menarik perhatian anak-anak. Mereka juga menggunakan latar belakang agama untuk mendoktrin anak dengan paham radikal.
"Mungkin kalau di dalam jaringan terorisme ini dengan menggunakan latar belakang ideologi kanan atau agama. Mungkin ada pertanyaan seperti ini ya, 'manakah yang lebih baik antara Pancasila dengan kitab suci?', gitu salah satu jebakan pertama," tuturnya dikutip dari detikNews.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk itu, ia mengimbau orang tua untuk mengecek ponsel anak agar terhindar dari kedua hal tersebut. Mengetahui hal itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyebut akan memantau pengaruh paparan konten radikalisme dan terorisme di sekolah.
Namun, ia menegaskan untuk menghadapi hal ini Kemendikdasmen tidak bisa bekerja seorang diri. Perihal terorisme ada lembaga tersendiri yang fokus menghadapinya yakni Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang ada di kepolisian, sedangkan masalah media sosial ada di kementerian lain juga.
Kendati demikian, Kemendikdasmen akan berupaya dan sangat ingin suasana sekolah benar-benar aman. Baginya, anak-anak Indonesia harus terbebas dari semua bentuk kekerasan.
"Baik mereka sebagai pelaku maupun sebagai korban, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi di masa akan datang," ungkap Mu'ti usai acara Jalan Sehat #RukunSamaTeman di Halaman Kemenko Polkam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Minggu (23/11/2025).
Anak Perlu Diperhatikan, Jangan Cuek!
Hadir pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifa Sjaifudian menilai Indonesia memang tengah mengalami keadaan darurat kekerasan pada anak hingga terkait paparan konten radikalisme. Hal tersebut kini sudah menjadi peringatan bagi semua pihak.
Hetifah setuju bila untuk menciptakan sekolah yang aman dan nyaman tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Namun juga anak, orang tua, guru, maupun masyarakat yang ada di sekitarnya.
Baik guru dan orang tua, menurutnya harus bisa lebih peduli pada kondisi anak, tak bisa cuek lagi. Seluruh aktivitas anak sebaiknya mendapat pantauan penuh dari orang tua dan guru.
"Sekarang enggak bisa cuek lagi, kita harus benar-benar tahu anak itu juga berkomunikasi dengan siapa, main gamenya-nya game-nya apa, teman-teman dekatnya siapa, dan supaya tadi terutama paparan radikalisme itu harus diwaspadai," tegasnya.
"Dan itu bukan semata-mata karena gim, tapi banyak cara-cara yang dibuat untuk penetrasi anak-anak kita. Nah, itu juga menjadi peringatan yang sangat serius," imbuhnya.
Ia berharap akan ada gerakan dan kerja sama antar lembaga untuk menghadapi radikalisme dan terorisme pada anak. Terutama kerja sama yang melibatkan berbagai kementerian koordinator lain.
"Mudah-mudahan lah nanti akan ada gerakan dan kerja sama ya. Seperti sekarang juga kan, bukan hanya Kemenko PMK, tapi juga Kemenko Polkam," pungkasnya.
(det/faz)
