.webp)
Penyaluran tunjangan guru ASN Daerah menjadi salah satu capaian program prioritas Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG). Per 17 November 2025 lalu, penyaluran tunjangan ASN Daerah telah mencapai 92,32 persen.
Direktur Jenderal GTKPG, Nunuk Suryani, mengatakan jumlah tersebut secara angka sudah besar. Namun, selama ini yang banyak muncul soal ASN Daerah, yang bermasalah.
"Jadi sebenarnya sudah banyak, ya. Cuman ya mungkin yang muncul di media adalah mereka yang bermasalah, tapi yang sembilan puluh dua koma sekian persen itu tidak pernah ngomong," katanya ditemui usai berkunjung ke SDN 1 Banyuagung, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (21/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tunjangan Khusus Guru Bergantung pada Kinerja Pemda
Nunuk menjelaskan bahwa tunjangan guru ASN Daerah termasuk di dalamnya ada tunjangan profesi guru atau TPG, tunjangan khusus guru, hingga dan tambahan penghasilan atau kerap disebut Tamsil.
"Tapi kurang lebih seperti ini, (tunjangan-tunjangan) itu ada TPG, tunjangan profesi guru, (juga) tunjangan khusus guru, dan dana tambahan penghasilan itu DTP atau Tamsil," jelasnya.
Meski begitu, ia menyampaikan belum semua jenis tunjangan tersalurkan. Terutama TPG dan tunjangan khusus guru.
Menurutnya, tunjangan khusus guru bergantung pada usulan dari pemerintah daerah atau Pemda. Dalam hal ini, kecepatan penyalurannya juga bergantung pada kinerja Pemda.
"Nah di situ, mulai dari semester satu semester dua. Tetapi sebenarnya masing-masing itu, ada variasi (hasil). Misalnya TPG, itu masih ada yang belum tersalur, mungkin yang rekeningnya tidak valid. Kalau untuk tunjangan khusus guru tergantung usulan pemerintah daerah. Jadi tidak semuanya dari kementerian, tapi ada yang dari Pemda," ungkapnya.
"Kalau Pemdanya cepet ya cepet kalau Pemdanya lama, ya lama, gitu ya. Termasuk Tamsil (DTP) itu juga usulan dari Pemda," imbuhnya.
Nunuk mengungkapkan, sampai saat ini uang yang sudah tersalur mencapai Rp 64 triliun. Sementara untuk sisanya akan dikebut pada November-Desember 2025.
"Uang yang sudah tersalur itu Rp 64 triliun, lo. Jadi masih ada sisanya itu biasanya November-Desember akan salur semua. Biasanya seperti itu," lanjutnya.
Upaya Redistribusi Guru ASN Daerah
Selain soal tunjangan guru, GTKPG juga melakukan program lain yakni redistribusi guru. Termasuk untuk guru-guru ASN Daerah.
Untuk redistribusi guru ASND didasari data, bahwa jumlah guru secara nasional di bawah pembinaan Kemendikdasmen lebih dari tiga juta guru.
"Secara rasio nasional, jumlah tersebut sebenarnya ideal, tetapi permasalahannya, distribusi guru tersebut tidak merata. Ada daerah yang kelebihan guru pada mata pelajaran tertentu, sementara di daerah lain kekurangan," kata Nunuk.
Ia mengungkapkan, berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) bersumber dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per Desember 2024, Indonesia masih kekurangan sekitar 374.000 guru di berbagai satuan pendidikan negeri. Sementara di sisi lain, terdapat 62.764 guru ASN dan 166.618 guru non ASN yang berlebih pada bidang tertentu.
Sampai saat ini, lanjutnya, pihak Kemdikdasmen sudah selesai melakukan sosialisasi terkait redistribusi guru. GTKPG juga sudah menyiapkan sistem informasi atau aplikasinya.
"(Tapi) sepertinya masih perlu surat edaran resmi bersama dengan BKN, Menpan RB, dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, supaya pemerintah daerah merasa punya rujukan gitu ya. Karena biasanya, permasalahannya adalah di pendataan di BKN," ujarnya.
"Redistribusi itu manfaatnya bukan hanya untuk siswa mendapatkan guru, tapi guru itu kalau sudah teredistribusi akan mendapatkan tunjangan. Mungkin (sudah) tahu ya, tidak semua guru yang sudah punya sertif itu dapat tunjangan. Karena mereka tidak memenuhi beban kerja. Karena (guru-guru) numpuk di sekolah-sekolah negeri," tutupnya.
(faz/nwk)
