.webp)
Media sosial kembali diramaikan dengan petisi yang mengatasnamakan siswa kelas 3 SMA terkait permintaan pembatalan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA). TKA dinilai mereka menambah tekanan hingga mempermainkan masa depan.
Setidaknya ada lebih dari 180 ribu siswa telah menandatangani petisi tersebut ketika artikel ini ditulis, Selasa (28/10/2025) pukul 15.30 WIB. Penandatanganan petisi itu menjadi tanda bahwa lebih dari 180 ribu siswa tersebut mendukung TKA dibatalkan.
Terkait hal ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti angkat bicara. Menurutnya sejak awal Kemendikdasmen menegaskan bila TKA tidak wajib.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Loh, kan ini tidak wajib. Kan tidak wajib ya, kan dia kalau waktu dia menyertakan, dia mendaftarkan, berarti sudah siap," tuturnya usai acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Gedung Bank Mega, Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).
Lantaran tidak wajib, artinya setiap siswa yang mendaftar TKA dinilainya bersifat sukarela. Jika ada siswa yang mengikuti TKA dan merasa terpaksa, Mu'ti melihatnya sebagai hal tidak masuk akal.
"Ya sekali lagi kan ini tidak wajib. Jadi kalau tidak wajib kan berarti dia sukarela. Itu nggak make sense," sambungnya.
Menteri Mu'ti menyatakan ia mengapresiasi adanya gerakan petisi tentang permintaan TKA dibatalkan. Namun, ia dengan tegas menyatakan siswa yang menjadi peserta sudah paham konsekuensinya.
"Kita mengapresiasi yang melakukan gerakan petisi itu, tapi itu tidak make sense karena sukarela. Kalau orang sudah sukarela kan berarti tidak dipaksa, berarti dia sudah sadar dengan semua konsekuensinya," tegasnya.
TKA Pasti Berjalan
Dalam catatan Kemendikdasmen, sudah ada lebih dari 3,5 juta siswa yang mendaftar TKA. Mereka yang mendaftar dipastikan sudah siap menjalani ujian pada 3-9 November mendatang.
Oleh karena itu, hadirnya petisi yang telah ditandatangani lebih dari 180 ribu orang tidak akan berpengaruh. Pelaksanaan TKA akan tetap berlangsung karena ini menjadi program yang sudah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Jadi the show must go on, dan program ini adalah program yang sudah setuju Pak Presiden. Sudah semuanya kita sosialisasikan, sudah kita jelaskan semuanya," sebut Mu'ti.
Bila pada akhirnya peserta merasa tidak siap menjalani ujian, Mu'ti tak mempermasalahkan agar mereka tak hadir saat pelaksanaan TKA. Namun, ada konsekuensi yang mengintai, salah satunya tidak bisa mendaftar Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
"Kalau ada yang tidak siap, tidak usah ikut, karena sifatnya memang tidak wajib," pungkasnya
(det/det)
