.webp)
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti angkat bicara soal permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan 7.000 sekolah unggul terintegrasi mulai 2026 mendatang. Ia membenarkan hal itu, meski mengaku belum mendapat arahan secara langsung.
"Sekarang kami belum mendapatkan arahan secara langsung karena memang mulainya tidak segera kan," tutur Mu'ti kepada wartawan usai Taklimat Media Setahun Kemendikdasmen di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A Kemendikdasmen, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta pada Rabu (22/10/2025).
Meski belum mendapat perintah secara langsung, Mu'ti menyatakan pihaknya mulai menyiapkan konsep. Walaupun sampai saat ini hal-hal teknis belum dibahas lebih lanjut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya, tapi secara konsep kita akan terus lakukan," sambungnya.
Sudah Ada Contohnya
Mu'ti menjelaskan istilah Sekolah Terintegrasi pertama kali tercetus pada Sidang Kabinet Paripurna setahun pemerintahan. Sekolah ini, menggunakan konsep sekolah unggul terintegrasi non-asrama yang direncanakan hadir di setiap kecamatan.
"Arahnya sudah jelas bahwa itu terintegrasi tiga jenjang pendidikan, SD, SMP, dan SMA," ungkap Mu'ti.
Secara nonformal, Mu'ti menyebut sudah ada model-model Sekolah Unggul Terintegrasi. Salah satunya, ia temukan di Samarinda, Kalimantan Timur.
"Itu sudah ada sekolah unggul terintegrasi yang dibangun pemerintah kota Samarinda yang disitu menggunakan kurikulum Cambridge dan juga semuanya dengan peralatan-peralatan yang saya kira ideal seperti yang diharapkan Bapak Presiden," bebernya.
Fokus ke Permasalahan Akademik
Alasan di balik hadirnya gagasan sekolah terintegrasi adalah karena jenjang SD hingga SMA di Indonesia hadir di lokasi berbeda. Padahal, ia melihat saat ini sudah mulai banyak SD kosong karena angka kelahiran menurun.
Ketika ditanya apakah kehadiran Sekolah Unggul Terintegrasi akan menggunakan bangunan yang sudah ada namun sepi siswa, Mu'ti belum bisa memastikan. Ia menegaskan hal itu baru disinggung Presiden tapi belum dibicarakannya bersama jajaran Kemendikdasmen.
"Itu kan seperti disinggung Pak Presiden kemarin. Nah itu yang belum kita bicarakan," kata Sekum PP Muhammadiyah itu lagi.
Satu hal yang bisa Mu'ti pastikan, Kemendikdasmen akan fokus pada masalah-masalah akademik kehadiran Sekolah Unggul Terintegrasi. Baik dari penyiapan kurikulum, rekrutmen guru, dan masalah lain yang bersifat akademik.
"Apakah nanti skemanya misalnya kecamatan menyediakan tanah seperti Sekolah Rakyat atau Sekolah Unggul Garuda itu nanti belum kita bicarakan," jelasnya.
"Yang sekarang milih fokus kami adalah bagaimana penyiapan kurikulumnya dan nanti mungkin juga rekrutmen gurunya dan masalah-masalah yang lebih bersifat akademik yang tadi teknis mungkin nanti berikutnya," pungkas Mu'ti.
(det/nwk)
