.webp)
Atalia Praratya desak pemerintah kaji ulang penggunaan dana APBN untuk memperbaiki Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo. Ia juga menyinggung ada banyak sekolah, rumah ibadah, dan masyarakat lain yang mengalami musibah, tetapi tidak memperoleh perlakuan yang sama.
Atalia menyampaikan, mekanisme penggunaan APBN haruslah jelas dan adil. Ia juga mengatakan usulan penggunaan APBN harus dikaji ulang dengan sangat serius, sambil memastikan proses hukum berjalan dan kebijakan ke depan lebih adil, transparan, serta tidak menimbulkan kecemburuan sosial.
Menurut Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Golkar itu, rencana penggunaan APBN untuk membangun ulang Ponpes Al Khoziny sekarang ini belum berupa keputusan final. Maka dari itulah pemerintah harus mengkajinya secara hati-hati.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya memahami kegelisahan masyarakat. Jangan sampai muncul kesan bahwa lembaga yang lalai justru dibantu, sementara banyak sekolah, rumah ibadah, atau masyarakat lain yang mengalami musibah tidak mendapatkan perlakuan yang sama," kata Atalia kepada awak media pada Jumat (10/10/2025), dikutip dari detikNews.
Atalia menerangkan, sekarang ini perlu diselidiki terlebih dulu unsur pidana dalam tragedi ambruknya Ponpes Al Khoziny. Di samping itu, ia meminta pemerintah berlaku adil kepada semua lembaga keagamaan.
Ia menegaskan jika memang ada unsur kelalaian, maka harus ada pihak yang bertanggung jawab. Menurutnya, keadilan bagi korban lebih utama.
"Kedua, negara memang punya kewajiban melindungi santri dan keberlangsungan pendidikan keagamaan. Bukan hanya di Al Khoziny, tapi juga ribuan pesantren atau lembaga pendidikan agama lain yang bangunannya sudah tua dan berisiko," tegasnya.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo sebelumnya mengatakan untuk sementara dana perbaikan ponpes akan memakai APBN. Meski begitu, ia tidak menutup kemungkinan dana tersebut juga didapat dari pihak swasta.
"Insyaallah cuma dari APBN ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan nanti kita juga ada bantuan dari swasta kita pasti bantu. Cuma sementara waktu dari APBN," kata Dody dalam konferensi pers di kantor Kementerian PU di Jakarta pada Selasa (7/10/2025).
(nah/twu)
