.webp)
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menjabarkan tiga masalah fundamental dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut JPPI, keracunan hanyalah puncak gunung es. Terdapat masalah yang lebih dalam dalam pelaksanaan MBG.
"Kami menemukan praktik menu di bawah standar, pengurangan harga per porsi, konflik kepentingan, hingga pembungkaman suara kritis di sekolah. Karena itu, kami menuntut semua dapur dihentikan sementara untuk evaluasi dan pembenahan total," jelas Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji melalui keterangannya pada Senin (29/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Masalah Fundamental MBG Menurut JPPI
1. Buruknya Pemahaman Gizi
JPPI menilai, dalam pelaksanaan MBG ada pemahaman gizi yang buruk, misalnya soal menu yang disajikan. Namun, problem ini tidak hanya berhenti pada kualitas gizi, melainkan juga adanya penyeragaman menu tanpa pertimbangan sumber daya pangan lokal.
Sehingga, JPPI menilai hal ini justru bertentangan dengan jargon swasembada pangan pemerintah.
2. Struktur Kepemimpinan Keliru
JPPI mengatakan, Badan Gizi Nasional (BGN) semestinya dikelola pakar gizi, ahli pangan, serta tenaga kesehatan. Namun, ini justru didominasi purnawirawan militer.
3. Eksklusi Sekolah dan Keterlibatan Masyarakat Sipil
JPPI menilai sekolah seakan-akan hanya dijadikan objek dalam program ini. Sekolah juga tidak dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan program.
Peraturan dan pelaksanaan program pun dinilai berjalan tanpa partisipasi dan transparansi publik. Sedangkan program MBG mencaplok banyak anggaran pendidikan.
"Ambisi yang hanya mengejar target kuantitas, terbukti telah mengabaikan standar akuntabilitas, keamanan, dan keselamatan anak. Program ini dijalankan terburu-buru untuk pencitraan politik, bukan perlindungan dan pemenuhan gizi anak. Anak-anak kita adalah pemimpin masa depan bangsa, ia bukan prajurit yang bisa dikorbankan," kata Ubaid.
Berdasarkan pantauan JPPI, korban keracunan menu MBG telah mencapai 8.649 siswa. Sehingga, terjadi lonjakan jumlah korban keracunan sejumlah 3.289 anak dalam dua pekan terakhir.
Pada September ini, menurut JPPI, jumlah korban keracunan mengalami peningkatan setiap minggunya. Jumlah korban terbanyak disebut terjadi pada pekan lalu, 22-27 Sept 2025, dengan korban mencapai 2.197 anak.
JPPI juga mengecam respons pemerintah yang hanya menutup SPPG dengan kasus keracunan. Pasalnya, ada SPPG lain yang juga terbelit masalah lainnya. Pendekatan ini dinilai tambal sulam dan mengabaikan akar permasalahan.
Oleh sebab itu, JPPI mengutarakan sejumlah desakan kepada Presiden Prabowo.
Permintaan JPPI kepada Prabowo
Menghentikan sementara semua operasional dapur MBG sampai evaluasi menyeluruh serta sistem akuntabilitas dan jaminan keamanan pangannya terbukti kuat.
Melakukan reformasi BGN dengan memastikan kepemimpinannya diisi tenaga profesional dan ahli dalam bidangnya. JPPI juga meminta agar BGN dikembalikan ke khittahnya sebagai lembaga teknis.
Membangun mekanisme akuntabilitas serta partisipasi publik yang transparan dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program.
(nah/nwk)
