.webp)
Vietnam mengumumkan rencana reformasi pendidikan paling ambisius dalam sejarah. Melalui Resolusi 71 yang dikeluarkan Politbiro Partai Komunis Vietnam pada 22 Agustus 2025, pemerintah Vietnam menetapkan peta jalan 20 tahun untuk menjadikan sekolah dasar hingga perguruan tinggi masuk jajaran 20 terbaik dunia pada tahun 2045.
Dikutip dari VN Express, pemerintah Vietnam menyatakan pendidikan dan pelatihan, bersama sains serta teknologi, akan menjadi prioritas nasional tertinggi. Reformasi ini mencakup distribusi buku teks gratis bagi seluruh siswa, peningkatan signifikan tunjangan guru, otonomi luas bagi universitas, hingga pencetakan generasi baru lulusan dengan kompetensi kecerdasan buatan (AI) dan keterampilan digital.
Vietnam memang menunjukkan kemajuan bidang pendidikan dalam beberapa dekade terakhir. Hanya saja, seperti yang diakui para pemimpin negara tersebut, sistem pendidikan masih menghadapi ketimpangan akses, kurikulum yang usang, pendanaan sekolah yang terbatas, serta budaya les tambahan yang kuat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tahap pertama akan dicapai pada 2030. Seluruh anak usia 3-5 tahun ditargetkan mendapat akses pendidikan prasekolah, sementara SMP akan ditetapkan sebagai wajib belajar. Pemerintah juga menargetkan 85% remaja menamatkan SMA dengan keterampilan bahasa Inggris, literasi digital, dan AI yang lebih kuat. Pada tahun yang sama, buku teks gratis akan tersedia di seluruh negeri.
Resolusi yang diteken Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam To Lam juga menyatakan target jangka menengah berikutnya adalah universalitas pendidikan dasar hingga menengah pada 2035.
Tunjangan Guru Naik 70 Persen
Resolusi tersebut juga menekankan pentingnya kebijakan khusus yang lebih berpihak kepada guru. Pemerintah akan menaikkan tunjangan profesi secara signifikan. Minimal 70 persen bagi guru PAUD hingga pendidikan menengah dan 30 persen untuk tenaga kependidikan. Bahkan kenaikan tunjangan bisa hingga 100 persen bagi guru yang bertugas di wilayah perbatasan, kepulauan, dan daerah etnis minoritas.
Wakil Ketua Komite Kebudayaan dan Sosial Majelis Nasional, Nguyen Thi Mai Hoa, menilai Resolusi 71 sebagai tonggak baru karena menghadirkan banyak kebijakan inovatif yang tidak ditemukan dalam resolusi sebelumnya.
Menurutnya, kebaruan resolusi ini terletak pada penekanan bahwa pendidikan bukan sekadar kebijakan utama negara, melainkan benar-benar menjadi faktor penentu arah masa depan.
"Produk dari pendidikan adalah manusia, sumber daya yang akan menentukan perjalanan bangsa ke depan. Karena itu, kesadaran akan pentingnya investasi di bidang pendidikan juga harus diperbarui," ujar Hoa dikutip dari Vietnam Plus.
Salah satu kebijakan yang menonjol menurut Hoa adalah penyediaan buku pelajaran nasional tunggal yang nantinya diberikan gratis kepada seluruh siswa pada 2030. Kebijakan ini, kata Hoa, mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjamin akses pendidikan dasar.
(pal/nwk)
