.webp)
Dalam rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), anggota komisi tersebut yakni Muhammad Kadafi menyampaikan keluhan warga terkait Program Indonesia Pintar (PIP).
Ia memaparkan masih banyak kendala dalam penyalurannya. Seperti dalam pendataan hingga pencairan dana.
"Kami temukan banyak masyarakat yang memang layak untuk bisa menerima program Indonesia pintar tapi karena data-data yang tidak terpenuhi akhirnya tertolak secara sistem," kata Kadafi dalam rapat di Gedung Parlemen DPR RI, Jakarta Pusat pada Rabu (16/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sulitnya Pencairan PIP di Daerah 3T
Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut melihat masalah itu paling sering ditemui di daerah terpencil. Masyarakat di sana masih mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas pencairan yakni bank.
"Pulang-pergi itu bisa Rp 100 ribu bahkan lebih, sedangkan anggarannya kan sangat kecil," katanya.
"Nah ini suatu strategi baru agar percepatan peningkatan sumber daya manusia dengan bantuan akses pendidikan ini bisa dirasakan cukup luar biasa dengan anggaran ibarat kata kita ini anggarannya satuan rupiahnya belum bisa kita tambah tetapi kita membuat kemudahan dalam akses pencairannya," saran Kadafi.
Penyalahgunaan Dana BOS dan PIP
Selain itu, anggota Komisi X DPR dari Fraksi Gerindra, Ruby Chaira mengungkap adanya penyalahgunaan PIP dan BOS. Untuk PIP, contohnya seperti yang ia temukan di salah satu sekolah di Lampung.
"Perlu ditingkatkan pengawasan penyaluran dana BOS dan PIP serta perlu dilakukan audit independen atas efektivitas penggunaannya," kata Ruby.
Kemendikdasmen Tampung Laporan Penyalahgunaan PIP
Temuan yang dipaparkan Ruby dibenarkan langsung oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Irjen Kemendikdasmen), Faisal Syahrul. Ia menyebut memang masih ada kendala dalam program PIP ini.
"Sampai saat ini memang setiap hari kami mendapatkan laporan-laporan pengaduan dan kami atas izin Pak Menteri, kami langsung menurunkan tim ke lapangan," katanya.
Faisal meminta masyarakat agar ikut memantau penyaluran kedua dana tersebut. Pihaknya akan menampung laporan terkait dan menurunkan tim ke lapangan jika terdapat tindakan penyalahgunaan dana BOS atau PIP.
"Kami mohon nanti data-datanya dan kami akan segera menurunkan tim ke lapangan," katanya.
(cyu/nwk)
