Rekrutmen Guru Sekolah Rakyat Seperti PPPK, Seleksi Ditargetkan Selesai 6 Hari

ADVERTISEMENT

Rekrutmen Guru Sekolah Rakyat Seperti PPPK, Seleksi Ditargetkan Selesai 6 Hari

Novia Aisyah - detikEdu
Minggu, 18 Mei 2025 16:00 WIB
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meninjau Sekolah Rakyat di Sentra Satria Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Kamis (24/4/2025).
Mensos (tengah) meninjau Sekolah Rakyat di Banyumas (24/4/2025). Foto: Anang Firmansyah/detikJateng
Jakarta -

Pemerintah berencana 53 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi mulai tahun ajaran 2025/2026. Sekolah Rakyat juga ditargetkan mulai beroperasi Juli 2025.

Sekolah berkonsep asrama ini ditujukan bagi anak-anak keluarga miskin.

Dalam acara Rapat Koordinasi Pengadaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat yang dilaksanakan di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial (Kemensos) pada Kamis (15/5/2025), Pemerintah menekankan fokus pada rekrutmen tenaga pendidik dan pemenuhan sistem perlindungan anak.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rekrutmen Guru Sekolah Rakyat

Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto menyebut mekanisme seleksi tenaga pendidik Sekolah Rakyat akan menyerupai rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Haryomo mengatakan pihaknya sudah memiliki kurang lebih 35 titik dengan fasilitas 3.500 peserta.

ADVERTISEMENT

"Sehingga kalau misalnya sudah ditetapkan kurang lebih maksimal enam hari seleksi sudah bisa kita selesaikan," ujar Haryomo, dikutip dari laman Kemensos pada Minggu (18/5/2025).

Sementara, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Nunuk Suryani mengatakan pihaknya telah merumuskan skema rekrutmen untuk menjamin kualitas tenaga pendidik Sekolah Rakyat.

"Intinya adalah menyiapkan guru dan tenaga pendidikan yang berkualitas. Hasilnya akan dilaporkan oleh Bapak Menteri ke Bapak Presiden," kata Nunuk.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), turut menegaskan aspek pelindungan akan jadi bagian integral penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

"Kami memastikan hak anak-anak untuk mendapatkan perlindungan. Semua yang terlibat di dalam asrama (Sekolah Rakyat) ini perlu dipersiapkan secara matang agar tidak ada bullying, tidak ada kekerasan dan semua hak anak bisa terpenuhi," jelasnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini mengatakan, sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, pihaknya memperoleh mandat utama penguatan kelembagaan Sekolah Rakyat dan penyediaan tenaga pendidik.

Rini menyebut untuk penyediaan guru, pihaknya bersama Kemendikdasmen menyusun sejumlah skema yang nanti akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo. Ia mengatakan dengan skema-skema penyediaan guru, maka akan mempercepat pelaksanaan Sekolah Rakyat.




(nah/nwk)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia
Hide Ads