.webp)
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebut posisinya adalah mitra dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pasalnya pelaksanaan MBG berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN).
Sebagai mitra, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti sebut pihaknya juga menyiapkan beberapa hal. Termasuk ikut menggodok petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).
"Nanti kami akan siapkan sebagai bagian dari juklak atau juknis (pelaksanaan MBG) yang ada di sekolah," ungkap Mu'ti dalam acara Taklimat Media di Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta, Selasa (31/12/2024) ditulis Rabu (1/1/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Waktu Belajar Siswa Bisa Bertambah
Kemendikdasmen menilai MBG adalah bagian dari penanaman pendidikan karakter di sekolah. Tidak sekedar program prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan gizi anak. Hal ini juga menjadi upaya Kemendikdasmen untuk mendukung program sekolah sehat.
"Karena ada juga program sekolah sehat yang di dalamnya ada berbagai program. Selama ini diselenggarakan oleh kementerian terkait," ucapnya lebih lanjut.
Bersama BGN, Kemendikdasmen berusaha agar program MBG tidak menambah atau mengganggu waktu belajar siswa di sekolah. Sehingga akan ada proses sinkronisasi antara pelaksanaan MBG dan jam pelajaran di sekolah.
Sebelum MBG, siswa makan siang selama waktu istirahat di kantin sekolah. Namun ketika MBG dilaksanakan, proses makan tidak berjalan sendiri-sendiri sesuai kemauan siswa.
"Kalau program Makan Bergizi Gratis ini karena merupakan bagian dari pendidikan karakter, nanti makannya akan diselenggarakan secara bersama-sama," jelas dia.
Karena makan bersama-sama ini memerlukan waktu, Mu'ti sadar hal itu juga akan berpengaruh pada lamanya waktu istirahat. Bertambahnya waktu istirahat akan berjalan lurus terhadap 'pertambahan' lamanya waktu belajar di sekolah.
Faktor pertambahan waktu di sekolah ini akan dibahas Menteri Mu'ti bersama dengan BGN. Ia berharap ada hasil baik dan tidak menimbulkan masalah.
"Inilah yang sedang kami usahakan bersama-sama dengan Badan Gizi Nasional untuk nanti kita menjalankan teknis agar program gizi nasional juga sukses dan pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah," pungkas Mu'ti.
Minta Sekolah Jangan Memberatkan Siswa
Di kesempatan berbeda, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq mengimbau agar sekolah tak beratkan siswa dalam pelaksanaan program MBG. Hal ini merupakan buntut viralnya isu pungutan biaya kotak makan di sekolah.
"Kita (Kemendikdasmen) minta sekolah tidak memberatkan siswa. Apalagi terkait program Makan Bergizi Gratis kan difasilitasi langsung oleh pemerintah, oleh Badan Gizi Nasional. Jadi kita minta sekolah tidak memberatkan," kata Fajar dikutip dari arsip detikEdu.
Kemendikdasmen akan melakukan pengecekan kejadian ini dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Karena BGN adalah lembaga yang mengatur teknis MBG termasuk soal peralatan makanan.
Jika di masa mendatang masih ada kejadian serupa, Kemendikdasmen akan mengirim inspektor untuk melakukan pemeriksaan ke pihak sekolah. Ketika inspektor melakukan pemeriksaan, Kemendikdasmen akan memberikan peringatan.
"Mewajibkan siswa untuk membeli alat makan itu tidak boleh, tidak dibenarkan karena memberatkan. Kalau sanksi, pasti inspektorat akan cek ke sekolah. (bila) terjadi indikasi pemaksaan tentu kita akan berikan semacam pengingat," tutupnya.
(det/pal)
