Kemenag Upayakan Skema Insentif Berkeadilan bagi Guru Honorer di Madrasah

Relayana (34) salah seorang guru wanita yang mengajar di SMP 3 Bunguran Barat, Segeram, Natuna. Relayana sudah enam tahun menjadi guru sejak mengikuti program Guru Garis Depan (GGD) dan ditempatkan di wilayah Natuna, Kepulauan Riau. Selama enam tahun itu pula, ia sudah merasakan ‘gelombang darat’ maupun ‘gelombang laut’ untuk mengajar di wilayah yang berbatasan dengan banyak negara dan Laut China Selatan tersebut. — Ilustrasi guru madrasah. Foto: Grandyos Zafna

Jakarta -

Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo Muhammad Syafi'i mengatakan pihaknya tengah mengupayakan skema insentif berkeadilan bagi guru-guru honorer yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) RI.

"Kementerian Agama sedang mengupayakan skema insentif yang lebih berkeadilan untuk guru honorer. Kita tidak boleh membiarkan ada ketimpangan kesejahteraan antara guru tetap dan honorer," ujarnya pada website resmi Kemenag, dikutip pada Minggu (8/12/2024).

Ia menambahkan saat ini Kemenag tengah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan guru dan memperbaiki infrastruktur sekolah. Romo menekankan upaya ini sebagai pemenuhan hak-hak guru.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Guru adalah ujung tombak pendidikan kita. Mereka memegang peranan penting dalam mencerdaskan bangsa. Namun, fakta di lapangan menunjukkan banyak guru yang belum mendapatkan hak-hak mereka secara layak," ujarnya.

Peningkatan Tunjangan-Pelatihan Profesional

Selain berfokus pada insentif, Romo menyebut upaya peningkatan juga akan dilakukan terhadap kemampuan guru. Misalnya dengan memberikan akses pelatihan profesional.

"Kesejahteraan itu mencakup lebih dari sekadar finansial. Kita bicara soal tunjangan, jaminan sosial, fasilitas, hingga akses kepada pelatihan profesional," tegasnya.

Sebelumnya telah dipaparkan juga oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar bahwa Kemenag telah menganggarkan Rp 897.157.500.000 untuk insentif guru non PNS. Selain itu, Kemenag tengah gencar mengusahakan anggaran untuk bantuan seperti PIP (Program Indonesia Pintar) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar).

Perbaikan Infrastruktur Madrasah

Dalam hal kebutuhan madrasah, Kemenag akan meningkatkan perbaikan atas infrastruktur sekolah. Romo melihat masih banyak madrasah yang kondisinya memprihatinkan.

"Saya sudah menerima laporan dari berbagai daerah. Ada madrasah yang atapnya bocor, ada yang tidak memiliki laboratorium, bahkan akses internet pun sangat terbatas. Ini harus kita benahi secara bertahap," katanya.

Kini, Kemenag tengah mendata madrasah-madrasah yang membutuhkan bantuan infrastruktur. Nantinya, akan ada beberapa bangunan madrasah yang diprioritaskan untuk diperbaiki.

"Kita akan fokus pada rehabilitasi dan pembangunan fasilitas pendidikan di wilayah-wilayah yang paling membutuhkan. Program ini harus berbasis data agar benar-benar tepat sasaran," jelasnya.