.webp)
Renovasi sekolah menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, program ini mendapat anggaran sebesar Rp 20 triliun.
Namun satu masalah yang ditemukan saat ini adalah anggaran perbaikan sekolah ini masih masuk ke dalam anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI mengusulkan kepada Wapres Gibran terkait kendala ini.
Ia meminta agar kendala infrastruktur pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dipecahkan dengan solusi pembangunan paralel oleh Kemendikdasmen dan Kementerian PU.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menjawab permintaan ini, Gibran menjelaskan anggaran untuk program renovasi sekolah sudah ada. Sehingga ia meminta Kemendikdasmen berkoordinasi dengan Kementerian PU lebih lanjut.
"Anggarannya sudah ada. Jangan sampai ada lagi sekolah-sekolah yang roboh, bocor, rusak. Ini nanti silakan Pak Menteri berkoordinasi dengan Pak Menteri PU, sekolah-sekolah mana saja yang nanti akan mendapatkan bantuan untuk negeri dan swasta," ucap Gibran dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Sheraton Grand Jakarta, Gandaria City Hotel, Jl Sultan Iskandar Muda, Kebayoran, Jakarta, Senin (11/11/2024).
Selama program berlangsung, Gibran mengingatkan agar anggaran bisa berlaku tepat sasaran. Sehingga penerima manfaatnya bisa tepat sasaran.
Teknis Renovasi Dikelola Bersama Kementerian PU
Mendikdasmen mengaku sudah sempat bertemu Menteri Pekerjaan Umum Doddy Hanggodo dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Sentul, Kamis lalu. Ke depannya ia akan mencari waktu untuk membahas mekanisme pelaksanaan renovasi sekolah.
"Kita cari jalan keluar yang memungkinkan, tadi Pak Wakil Presiden menyampaikan pelaksanaannya bisa tepat sasaran dan juga dapat dipenuhi dalam waktu tidak terlalu lama. Karena Itu juga termasuk program prioritas Bapak Presiden," jelas Mu'ti kepada wartawan.
Hingga kini program renovasi sekolah masih dalam tahap evaluasi pelaksanaan di pemerintahan sebelumnya. Hasilnya ditemukan kendala pelaksanaannya yang tidak cepat, lantaran hanya dilakukan satu kementerian.
"Kalau misalnya nanti bisa dicari jalan keluarnya, misalnya (seperti) kami sampaikan kepada Pak Wakil Presiden itu double track," katanya lagi.
Melalui metode double track, Kemendikdasmen dan Kementerian PU bisa melaksanakan program renovasi secara bersama-sama. Sehingga perbaikan sarana dan prasarana khususnya fasilitas fisik yang rusak bisa dilakukan lebih cepat lagi.
Menyinggung soal anggaran, Mu'ti mengakui memang anggaran renovasi sekolah di tahun 2024 sudah diputuskan. Anggaran ini harus dilaksanakan di tahun 2025.
Tetapi pihaknya belum memiliki ketentuan teknis resmi yang melibatkan pembagian anggaran antara Kemendikdasmen dan Kementerian PU. Pembagian anggaran ini akan dilakukan bersama dengan Kementerian Keuangan.
"Cuma tinggal teknisnya nanti kami akan bicara dengan Pak Menteri PU, Pekerjaan Umum, dan juga Ibu Menteri Keuangan. Karena memang sebagian juga dananya ada di Menteri Keuangan," tutup Mu'ti.
(det/nwk)
