.webp)
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ungkap kedudukannya dalam program makan bergizi gratis. Bukan sebagai penyelenggara, melainkan bersifat mitra.
"Itu kan leading sectornya tidak ke kami (tetapi) di Badan Gizi Nasional. Jadi kami lebih sebagai mitra saja," kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti kepada wartawan di Gedung A Kemendikbud, Jl Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2024) ditulis Kamis (24/10/2024).
Alasan mengapa Kemendikdasmen menjadi mitra karena sebagian dari pelaksanaan program makan bergizi gratis berada di sekolah. Padahal sasaran tidak hanya anak sekolah tetapi juga ada ibu hamil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami (Kemendikdasmen) akan menjadi mitra karena sebagian dari pelaksanaannya tu di sekolah. Karena gizi itu tidak hanya di sekolah, juga ada untuk ibu hamil juga anak-anak yang belum sekolah," tambahnya.
Target Penerima Makan Bergizi Gratis
Makan Bergizi Gratis juga menjadi salah satu poin dalam quick win program Prabowo-Gibran. Setidaknya anggaran APBN sebesar Rp 71 triliun sudah disetujui untuk program ini yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional.
Mengutip detikfinance, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana program ini akan menyasar 82,9 juta penerima selama lima tahun ke depan. Badan Gizi Nasional membutuhkan anggaran Rp 1,2 triliun per hari.
Dadan menyebut 85% dari anggaran itu akan digunakan untuk membeli produk pertanian dan bahan baku makanan setiap harinya. Setelah menjadi makanan yang siap disajikan, makanan ini akan dikirim ke anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui setiap harinya.
"Karena kami masak setiap hari, kemudian kami deliver ke anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui untuk dimakan setiap hari. Jadi kami akan spending dalam jumlah uang yang sangat besar ketika program ini sudah berjalan secara penuh," kata Dadan.
Untuk tahun 2025, dengan anggaran Rp 71 triliun minimal ada 5.000 satuan pelayanan yang berjalan. Khusus sekolah, target yang akan merasakan program bergizi gratis adalah anak PAUD sampai SMA, santri, dan sekolah keagamaan lainnya.
Berdasarkan hasil percontohan, satu satuan pelayanan melayani 3.000 anak. Setelah program berjalan penuh yang ditargetkan pada tahun 2027, akan ada kurang lebih 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia.
"Akan ada kurang lebih 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia yang melayani ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah mulai dari PAUD sampai SMA, termasuk santri dan sekolah keagamaan lainnya," ucap Dadan.
(det/nwk)
