.webp)
Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi. Langkah ini menurutnya penting untuk mengubah persepsi masyarakat tentang sekolah unggul dan tidak unggul atau sekolah favorit dan tidak favorit sehingga tidak memicu pelanggaran PPDB agar anak diterima di sekolah tersebut.
Terkait persepsi sekolah favorit-tidak favorit dan adanya opsi jalur zonasi, Aris mengatakan perlu pemerataan mutu dan akses pendidikan lebih lanjut.
"Mutlak sistem PPDB ini harus dievaluasi untuk perbaikan ke depan. Dengan pilihan model PPDB Zonasi, maka PR (pekerjaan rumah) utamanya adalah pemerataan mutu dan akses pendidikan," kata Anggota KPAI Aris Adi Leksono pada Antara News(https://www.antaranews.com/berita/4172442/kpai-minta-pemerintah-segera-evaluasi-ppdb-zonasi), dikutip Senin (1/7/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemetaan CPDB Tahun Depan
Aris menambahkan, pemerintah juga perlu segera memetakan anak yang akan masuk jenjang pendidikan selanjutnya tiap tahun. Cara ini menurutnya bantu pemetaah kemampuan daya tampung siswa di setiap daerah. Di samping itu, langkah ini bantu memastikan semua anak mendapat hak pendidikan sesuai fase tumbuh kembang masing-masing.
"PPDB dengan sistem pemenuhan hak akan memastikan sebelum waktunya anak naik jenjang sekolah, orang tua/wali sudah mendapatkan pemberitahuan dari pemda/satuan pendidikan bahwa si anak akan diterima di sekolah terdekatnya, sekolah negeri A, B, C, atau sekolah swasta dengan skema PPDB bersama D, F, dan seterusnya," jelasnya.
PPDB Sekolah Swasta Gratis
Berdasarkan hasil pemerataan tersebut, kekurangan daya tampung di sekolah negeri dapat dipenuhi dengan daya tampung sekolah swasta yang berpartisipasi di pelaksanaan PPDB. Untuk itu, Aris mengatakan perlu ada pemberdayaan sekolah swasta dengan skema PPDB Bersama.
"Biaya pendidikan dalam skema PPDB Bersama harus ditanggung pemerintah daerah (pemda) sesuai standar minimal pelayanan pendidikan yang berlaku," jelasnya.
Pada PPDB 2024, sejumlah skema sekolah swasta gratis diterapkan antara lain di Jakarta, Semarang, Tangerang, dan Riau. Di Jakarta, PPDB Bersama dilaksanakan di jenjang SMP, SMA, dan SMK. Sedangkan pendaftaran sekolah swasta gratis di Semarang dibuka di jenjang TK, SD dan SMP.
Di Tangerang, PPDB sekolah swasta gratis dibuka di jenjang SMP. Sementara itu, PPDB Provinsi Riau menggelar pendaftaran bagi SMA dan SMK swasta gratis.
(twu/nwk)
