.webp)
Wakil Sekjen Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Wijaya M.Pd mengingatkan agar implementasi Kurikulum Merdeka tidak dipandang sebagai sekadar angka. Untuk itu, ia meminta stakeholders pendidikan ke depannya untuk melihat implementasi kurikulum yang berpihak pada murid, fleksibel, dan perbaikan mutu layanan pembelajaran berdasarkan fakta di lapangan, serta cuitan dan komentar netizen guru di media sosial yang notabene merupakan pelaksana kurikulum.
"Lihat faktanya, dengan Kurikulum Merdeka, apakah keberpihakan pada peserta didik yang beragam itu sudah terpenuhi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Jangan hanya lihat dari laporan tertulis atau kunjungan yang sudah diskenariokan, dengarkan juga suara-suara di lapangan, dan juag suara netizen di platform media sosial" kata Wijaya pada detikEdu, Kamis (28/3/2024).
Cek Fleksibilitas Kurikulum Merdeka
Wijaya mengatakan penerapan prinsip fleksibilitas di Kurikulum Merdeka juga perlu dicek agar keleluasaan sekolah dalam implementasinya terjaga dari tekanan berbagai pihak dengan dalih imbauan vertikal.
"Apakah betul fleksibel di lapangan. Kementerian dorong pemda, disdik mendorong pengawas, pengawas mendorong sekolah, sehingga ini menjadi pertanyaan, apakah fleksibel itu ada atau tidak?" katanya.
"Berikan keleluasaan tanpa tekanan semu di IKM. Fasilitasi, berikan ruang, dan intervensi dari anggaran berkeadilan untuk implementasi Kurikulum Merdeka, khususnya bagi guru yang bukan guru penggerak dan sekolah penggerak," imbuh Wijaya.
Dikutip dari laman Kurikulum Kemdikbud, Kurikulum Merdeka dirancang sebagai kurikulum yang berpihak pada murid dengan fokus pada materi esensial untuk pengembangan kompetensi dan karakter. Pembelajaran bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi murid, karakteristik sekolah, dan konteks sosial budaya setempat.
Prinsip fleksibilitas dalam Kurikulum Merdeka memungkinkan guru memajukan atau memundurkan fase belajar sesuai tahap perkembangan capaian siswa. Guru juga dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kemampuan tiap siswa. Konsep Kurikulum Merdeka memprioritaskan kemajuan belajar siswa ketimbang ketuntasan muatan kurikulum.
"Jadi masih perlu kerja keras dan kolaborasi untuk menjadikan Kurikulum merdeka ini sebagai 'kurikulum nasional' dalam tataran implementasinya," pungkasnya.
(twu/pal)
