.webp)
Sebanyak 900 sekolah di Provinsi Bangka Belitung belum menerapkan Kurikulum Merdeka (KM). Hal ini diungkapkan Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Bangka Belitung Guritno Wahyu Wijanarko.
"Tahun 2023, data sementara sampai kemarin itu sekitar 500 (sekolah) sekian yang sudah mendaftar. Untuk program KM tahun 2023, sebetulnya masih ada sekitar 900 sekolah yang belum mendaftar," ungkap Guritno di Kantor BPMP Bangka Belitung dikutip Jumat (31/3/2023).
BPMP Bangka Belitung mencatat, sebanyak 1.500 sekolah jenjang SD hingga SMK dari total 2.400 sekolah di Bangka Belitung sudah mendaftar dan menerapkan Kurikulum Merdeka.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang berfokus pada penguatan kompetensi dan pendalaman konsep. Kurikulum yang diluncurkan pada Februari 2022 itu, kini menjadi kurikulum terbaru dan masih bersifat pilihan bagi satuan pendidikan.
Guritno mengatakan, dalam penerapannya, BPMP Bangka Belitung telah melakukan sosialisasi sebanyak tiga kali ke sekolah-sekolah. Ia menambahkan, banyak sekolah yang kemudian tertarik untuk menerapkan Kurikulum Merdeka, tetapi belum menerapkan kurikulum tersebut.
"Bukan berarti mereka tidak berminat. Jadi memang ada kendala yang memengaruhi program KM di Bangka Belitung," ujar Guritno.
Kondisi Alam Jadi Kendala Kurikulum Merdeka di Babel
Guritno mengatakan, kondisi alam di Bangka Belitung termasuk dalam salah satu alasan sulitnya pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Akibat bentang alam ini adalah masih sulitnya sinyal di wilayah Bangka Belitung.
Guritno mengatakan, bahkan di Ibu Kota Pangkalpinang, sinyal masih belum merata.
"Ini di tengah jalan Pangkalpinang susah [sinyal], apalagi kalau kita bicara ke daerah. Jadi kalau seumpanya di sini kalo orang sipil pun nggak bisa, harus dimaklumi," ujarnya.
Mengubah Mindset Guru
Selain kondisi alam, pola pikir atau mindset guru berpengaruh pada penerapan Kurikulum Merdeka di Bangka Belitung. Menurut Guritno, tuntutan kemandirian pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka menjadi suatu hal yang baru bagi guru.
"Terkait dengan mengubah mindset dari guru. Jadi yang guru selalu diberikan pelatihan Kurikulum Merdeka, (sekarang) harus melakukan peningkatan kompetisi itu secara mandiri. Ini suatu tantangan yang besar, sangat besar buat kami," tuturnya.
Meski demikian, baik BPMP, kantor bahasa, maupun dinas pendidikan Bangka Belitung terus melakukan advokasi tentang Kurikulum Merdeka.
"Nanti ke depannya di 2024 diharapkan semua memang sudah melaksanakan KM," pungkas Guritno.
(nir/twu)
